PEKANBARU (riaumandiri.co)-Kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di beberapa daerah di Riau, menjadi salah satu perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Padjaitan. Menurutnya, kebakaran itu harus segera ditangani dengan cepat, agar tidak meluas.

Tidak hanya itu, Menteri Luhut juga menyarankan Pemprov Riau segera menaikkan status menjadi Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Riau
Dengan demikian, Riau bisa mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat, sekaligus bisa menggunakan anggaran sendiri.
Hal itu dilontarkannya usai memberikan pengarahan kepada kepala desa, lurah, camat, pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Riau, Rabu (2/3) di Hotel Labersa, Kampar.

Menurut Menko Polhukam, saat ini Karhutla juga mulai terjadi di provinsi lain, seperti di Kalimantan Timur. Menurutnya, secara dini, Karhutla harus cepat dicegah supaya tidak meluas dan akhirnya mengulang apa yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi memang di Dumai kita menerima ada kebakaran. Tapi ini bisa dipadamkan. Tidak di sini saja, Kalimantan Timur juga ada. Jadi kita harus mewaspadai dan mencegahnya sejak dini," ujarnya.

Dijelaskan pria yang besar di Rumbai, Pekanbaru ini, dalam menangani Karhutla, yang paling penting adalah proses penanggulangannya harus cepat. Khusus untuk Riau, Luhut memberikan apresiasi, karena pihaknya menilai seluruh stake holder di Riau sudah bisa menerapkan pemadaman Karhutla tersebut secara cepat.

"Saya melihat respon cepat yang dilakukan di Riau sudah cukup baik dan saya senang. Apa yang dilakukan ini harus terus dipertahankan," ungkap Mentri.

Ditambahkan Menteri Luhut, saat ini Riau belum bisa menggunakan anggaran yang sudah ada baik di APBD maupun di APBN untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla tersebut. Untuk itu, ia menyarankan Pemprov Riau menyiapkan status Siaga Karhutla, agar bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pusat maupun dari daerah sendiri.

"Kalau memang terbentur anggaran, kita harus mendorong adanya Status siaga. Kalau memang itu diperlukan untuk mengikuti peraturan. Kita juga koordinasikan dengan BNPB untuk membantu sewa heli membantu pemadaman," tambahnya.


Segera Diputuskan
Terkait saran itu, Komandan Satgas Karhutla Riau, Brigjen Nurendi, menuturkan, masukan dari Menko Polhukam itu tentu saja menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Dalam beberapa hari ini kita kembali akan melakukan rapat bersama BPBD dan stake holder lainnya, untuk membahas status siaga ini. Kalau bisa secepatnya kita naikkan status Siaga ini tapi belum darurat. Insya Allah Senin depan," ujarnya.

Namun sejauh ini, tambahnya, kebakaran lahan yang terjadi di beberapa kawasan di Riau, telah ditangani dengan baik. Menurut Brigjen Nurendi, hal itu terjadi berkat adanya kerja sama yang baik antara stake holder yang ada di Bumi Lancang Kuning. Mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggalai Agni, hingga pihak perusahaan dan masyarakat yang ikut membantu memadamkan dan melaporkan terjadinya kebakaran.

"Setiap terjadi kebakaran langsung kita padamkan secara bersama. Pagi muncul api, sorenya sudah nihil. Ini semua berkat kerja seluruh kalangan agar kebakaran tidak semakin meluas," kata Danrem.

Masih terkait saran Menteri Luhut, Danrem 031/WB mengatakan, saran itu sangat patut dipertimbangkan. Karena hal itu bertujuan untuk mempermudah administrasi dalam penanggulangan Karhutla.

"Bukan berarti kita menginginkan terjadi Karhutla  Tapi untuk mendukung proses administrasinya agar tidak mengalami kesulitan. Dan upaya untuk pencegahan bisa lebih maksimal dan efektif," ujarnya.

Sejauh ini, tambahnya, daerah yang sudah menaikkan status Siaga Karhutla baru dua, yakni Bengkalis dan Meranti. Meski itu sudah cukup bagi Pemprov Riau untuk menetapkan status Siaga Karhutla di tingkat provinsi, namun pihaknya menilai masih perlu dilakukan perhitungan. Karena sejauh ini daerah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi. "Tapi tentu saja butuh dukungan dari provinsi dan pusat supaya bisa dicegah dan tidak meluas," tambahnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menjelaskan saat ini status belum dinaikkan. Memang diperlukan anggaran untuk melakukan aksi pemadaman dan pencegahan Karlahut. Saat ini pemerintah daerah bersama BPBD masih bisa mengatasi kebakaran tersebut.

"Sekarang baru dua daerah yang berstatus siaga. Kalau nanti sudah mencapai tiga atau empat baru kita naikkan status siaga. Yang jelas kita masih membac kup kebakaran yang terjadi di daerah," ujarnya.

Seperti dirilis sebelumnya, saat ini luas lahan yang telah terbakar di Riau, tercatat mencapai 222,5 hektare. Kebakaran itu terjadi di tujuh daerah, yakni Bengkalis, Siak, Dumai, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. (nur)

Perangi Teroris dan Narkoba
Selain isu Karhutla, Menteri Luhut juga menekakan pentingnya mewaspadai berkembangnya kelompok radikal, terosis dan narkoba.

Untuk itu, kata Menkopolhukam, peran kepala Desa, Camat, Babinsa, Danramil, harus mengawasi setiap gerakan-gerakan yang mencurigakan. Jangan sampai pergerakan aksi teroris bisa terlepas dari pantauan aparat. Karena aksi teroris tersebut akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Khususnya narkoba, Luhut juga mengingatkan segenap pihak, khususnya pemerintah, polisi dan TNI, terus melancarkan perang. Bahaya narkoba terhadap rakyat Indonesia, sudah begitu jelas. Setiap hari, Narkoba telah merenggut 30-50 nyawa manusia pengguna narkoba.
Begitu juga terkait dana desa, Menteri mengingatkan supaya dapat digunakan sebaik-baiknya. Dana desa terbukti mampu membantu pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu jangan sampai dana desa disalahgunakan.

"Setiap tahunnya dana desa ini meningkat, untuk tahun ini saja masing-masing desan mendapatkan dua kali lipat dari anggaran tahun lalu. Di Provinsi Riau, ada lebih dari 5.700 desa yang mendapatkan dana desa. Dana desa ini juga upaya untuk mengurangi potensi radikalisme, jika dana desa tersebut dikelola dengan baik," sejelasnya. (nur)