PEKANBARU (riaumandiri.co)-Kegiatan satuan kerja perangkat pemerintah daerah  yang bersifat teknis di lingkungan pemprov Riau belum terlaksana. Kondisi itu terjadi akibat belum adanya Daftar Pengguna Anggaran (DPA).

Hal itu disampaikan kepala SKPD Pemprov Riau yang menjadi mitra kerja Komisi E DPRD Riau yakni Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), RSUD Arifin Achmad dan RS Petala Bumi dalam hearing dengan Komisi E DPRD  Riau, Senin (29/2) di ruang komisi e DPRD Riau.

"Kata mereka (skpd) untuk kegiatan yang sifatnya teknis itu masih menunggu DPA yang belum ditandatangani Plt gubernur,
Kegiatan

" ungkap Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati usai melakukan hearing.
Politisi PAN ini berharap agar Plt Gubri segera mengeluarkan DPA supaya kegiatan teknis SKPD  di lingkup Pemprov Riau dapat segera dijalankan.

"Sehingga, program apbd yang sudah disahkan dewan dapat segera direalisasikan dan minimnya realisasi triwulan pertama tidak terulang lagi pada triwulan berikutnya," terang Ade.

Menurutnya, Plt Gubri selaku kepala pemerintah provinsi Riau bersama dengan bawahannya seharusnya memiliki komitmen bersama dalam menjalankan program-program kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Riau.

"Jangan sampai Pemprov malah menggesa realisasi APBD pada triwulan akhir. Apalagi, APBD ini menjadi sebagai penggerak ekonomi masyarakat," pungkas Ade. (rud)