JAKARTA (riaumandiri.co)- Pemerintah terus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Selama ini, masih banyak wilayah yang belum terjangkau listrik. Tercatat, ada sekitar 2.519 desa masih gelap gulita.

Terkait hal itu, pemerintah menargetkan, pada tahun 2019 mendatang, seluruh wilayah di Indonesia sudah bebas dari gelap gulita. Meskipun tidak sampai 100 persen, paling tidak, rasio elektrifikasi di seluruh wilayah di Indonesia bisa mencapai 97 persen.

2.519 Desa
Sementara saat ini, rasio elektrifikasi baru mencapai 85 hingga 86 persen.

"Kita memiliki 12.659 desa yang belum mendapatkan listrik memadai. Atau 16 persen dari desa yang kita miliki. Dari jumlah tersebut, 2.519 masih gelap gulita," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dalam Konferensi Pers Menteri ESDM Terkait Program Indonesia Terang, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (28/2).

Menurut data Potensi Desa (Podes) 2014, data elektrifikasi PLN baru menjangkau sekitar 85-86 persen atau 69.531 desa/kelurahan. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, pihaknya akan meningkatkan rasio elektrifikasi dari 86 persen menjadi 97 persen. Caranya, dengan memperbanyak komponen Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Lingkup yang kita prioritaskan adalah desa-desa pedalaman terpencil dan sulit dijangkau PLN," katanya.


Untuk mencapai itu, Sudirman menyebutkan, pemerintah mempunyai berbagai strategi, di antaranya, harus inklusif, semua pihak terkait dikabarkan, aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Kemudian harus terjangkau, artinya harga langganan listrik EBT tidak melampaui kemampuan daya beli masyarakat, subsidi harus dihitung.

Langkah-langkahnya lainnya adalah dengan penentuan jumlah desa dan KK yang belum terlistriki, analisis geospasial, analisis least cost untuk elektrifikasi dan verifikasi lapangan.

"Prioritas kita di enam provinsi, karena 67 persen dari desa yang belum dialiri listrik ada di enam provins itu, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTT. Total kapasitas yang perlu terpasang 180 MW, konsumsi 0,6 kWh per KK," paparnya.

2019
Ditambahkan Dirjen ketenagalistrikan, Jarman, pemerintah menargetkan di tahun 2019 mendatang, seluruh wilayah di Indonesia bebas dari gelap gulita. Meski tidak sampai 100 persn, paling tidak rasio elektrifikasi di seluruh wilayah di Indonesia bisa mencapai 97 persen.

"Target 2019 minimal 97 persen, artinya minimal 2,5 persen per tahun harus nambah," terangnya.

Untuk menggenjot rasio elektrifikasi tersebut, pemerintah melalui PLN telah menyiapkan anggaran untuk itu. Untuk tahun 2016 saja, dana APBN telah mengalir ke PLN sebesar Rp3 triliun yang dipakai untuk mengatasi masalah kelistrikan ini.

Sedangkan Kepala P2EBT Willy Sahbandar menambahkan, target 2019, rasio elektrifikasi bisa mengaliri sekitar 10.300 desa.

"Semakin ke sana akan semakin sulit. Oke kita lakukan perhitungan, Rp 30-40 triliun untuk 4 tahun ke depan. Di Papua Rp 30-40 miliar bangun PLTS 1 MW. Kita coba break down, baik program atau PLN Rp 4 triliun, atau Rp 16 triliun dalam 4 tahun selebihnya akan datang dari sumber pendanaan lain. Pelibatan IPP dalam Indonesia Terang. Pelibatan dana donor yang akan masuk. Kerjasama dengan OJK bersama IKNB," papar dia.

Mekanisme Pengelolaannya, kata Willy, Kementerian ESDM sedang koordinasikan, untuk bisa menjadi dana pemancing, untuk Feasibilities Study (FS) atau VGF (viability gap fund).

"Ini untuk menaikkan IRR, sehingga menarik investor. Mendorong investasi swasta. Untuk program PLN yang sudah masuk sekarang akan mendorong PLTS, sehingga feed in tariff bisa turun. Kalau bisa bangun 500 MW pertama, maka feed in tariff bisa diturunkan," imbuh Willy. (dtc, sis)