Karimun (riaumandiri.co)- Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau akan mengurangi proyek fisik menyesuaikan defisit anggaran dalam APBD 2016 akibat merosotnya penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

"Kita berkeinginan menuntaskan semua proyek-proyek fisik, tapi keuangan daerah yang terbatas akibat defisit dalam APBD mengharuskan adanya pengurangan proyek fisik yang membutuhkan anggaran besar," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, baru-baru ini.

Sesuai surat dari Dirjen Perimbangan, Kabupaten Karimun hanya menerima DBH migas sebesar Rp980 juta ditambah insentif Rp2,5 miliar, sehingga toal yang diterima berkisar Rp3,4 miliar. Angka tersebut jauh di bawah target dalam APBD 2016 yang dipatok sekitar Rp180 miliar.

Aunur Rafiq mengatakan, pengalokasian anggaran akan difokuskan pada skala prioritas yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, salah satunya dengan memprioritaskan program yang termasuk urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Dia mengharapkan masyarakat memahami dengan pengurangan proyek pembangunan yang nantinya akan dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Karimun.

"Kita harus merasionalisasi anggaran sebagai penyesuaian dikarenakan target anggaran tidak sesuai dengan harapan," kata dia.

Dia juga mengatakan, pemangkasan anggaran juga akan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan di seluruh SKPD yang tidak termasuk skala prioritas.

"Penggunaan anggaran harus efisien, efektif dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas," ucap Rafiq.
Salah satu proyek fisik yang dipertimbangkan untuk dilanjutkan pengerjaannya pada 2016 adalah Proyek Coastal Area tahap lanjutan yang dibangun di pesisir pantai Tanjung Balai Karimun secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. (ant/ivi)