PASIR PENGARAIAN (riaumandiri.co)- DPRD Kabupaten Rokan Hulu, hingga saat ini terus melakukan pembahasan APBD Kabupaten Rokan Hulu. Namun karena sinkronisasi  antara belanja dan pendapatan yang dilakukan oleh Pemkab Rohul sedikit terlambat. membuat pembahasan APBD Rohul tahun 2016 sedikit terhambat.

“APBD Kabupaten Rokan Hulu, tahun 2016 bukan tidak dibahas. DPRD masih menunggu penyusunan anggaran yang disinkronkan antara belanja dan pendapatan daerah oleh Pemkab Rohul, DPRD Rohul sudah  menjadwalkan pembahasan, tapi pemerintah terlambat dalam menyinkronkan,” ungkap pimpinan DPRD Rohul H. Zulkarnain, S.Sos kepada Haluan Riau, Senin (22/2).

Dijelaskan politisi berlambang pohon beringin ini, tujuan sinkronisasi antara belanja dan pendapatan dilakukan agar tidak terjadi defisit dan belanja harus seimbang (balence).

“Bak kata pepatah, keledai yang dikandang tidak mau jatuh di lubang yang sama. Artinya, kita tidak mau terjadi kesalahan di posisi yang sama,” pungkasnya.

Diakui H. Zulkarnain APBD Kabupaten Rokan Hulu, setiap tahun selalu mengalami defisit. Sebagai antispasi, DPRD mematok penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2016 menjadi 70 persen. “Kenapa 30 persen digantung, karena biasanya yang 30 persen ini tidak dibayar. Kemudian mengenai APBD ini, kalau Pemda sudah siap, APBD tahun 2016 akan kita sahkan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, DPRD Rohul mengimbau kepada seluruh komponen dan elemen masyarakat agar tidak mendengar isus secara sepihak. Karena selama ini pembahasan yang dilakukan di DPRD kendalanya adalah menunggu hasil sinkronisasi dari Pemerintah. (adv/humas)