Saya sebagai warga biasa berasumsi bahwa penggunaan dana desa masih kurang tepat sasaran, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Tahun ini dana desa jumlahnya mencapai Rp 1 miliar per desa. Penggunaan alokasi dana pembangunan desa yang tidak tepat sasaran akibat data indikator perkembangan desa yang saat ini belum akurat.

Desa datanya kadang diambil BPS (Badan Pusat Statistik) hanya 2 sampel. Seperti batas-batas dan klasifikasi desa kadang tidak diperhatikan, sasarannya kurang tepat. Di tingkat desa, pembangunan sekolah seperti SD tidak memperhatikan jumlah populasi penduduk dan jarak antar pemukiman.

Sekarang banyak SD Inpres tidak ada muridnya karena banyak sekolah. Apalagi 60 persen penduduk desa mulai kecenderungan memilih hidup di kota (urbanisasi), banyak bikin unit sekolah, banyak yang tidak sesuai kebutuhan tak ekonomis.

Tak hanya di desa, di tingkat kabupaten pun dana pembangunan daerah dihabiskan untuk infrastruktur yang kurang bermanfaat. Menurut saya, banyak infrastruktur dibangun hanya untuk mengejar target pembangunan ekonomis, meski indikator perkembangan ekonomi yang dipakai Pemda kerap salah.

Dalam pembangunan fisik tampak seperti berlomba-lomba bikin pelabuhan sendiri, karena dianggap pelabuhan itu strategis secara ekonomi. Tapi kenyataannya kan kalau pelabuhan kecil tidak ekonomis. Coba sekarang, ada pelabuhan tapi tidak siap dikerjakan.

Seharusnya, infrastruktur besar seperti pelabuhan dibangun sesuai kebutuhan dan bisa dibagun sesuai lokasi kebutuhan berdasarkan antar daerah, bukan satu daerah. Kembali ke indeks. Indikator kurang tepat bisa jadi missguidance dalam pembangunan desa dan daerah. Jangan sampai wasting tapi ada manfaatnya. ***