PEKANBARU (riaumandiri.co)-Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, menegaskan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, agar segera melaksanakan APBD Riau tahun 2016 Baru.

Pasalnya, hingga pertengahan Februari ini, baru 10 satuan kerja yang telah mengajukan paket lelang ke Unit Layanan Pengadaan Pemprov Riau.

"Seharusnya kegiatan di SKPD (satuan kerja perangkat daerah, red) sudah dilaksanakan. Semua harus melaksanakan APBD murni ini. Di mana kendala dialami, bisa dicarikan solusi dengan berkoordinasi dengan Sekda atau pun Asisten dua," tegasnya, usai melantik empat kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak, Rabu (17/2), di Gedung Daerah.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, menjelaskan, saat ini proses lelang di beberapa SKPD memang masih dalam tahap penyusunan administrasi pelelangan. Setelah tuntas, baru dilanjutkan dengan memasukan lelang ke ke ULP. Menurutnya, sejauh ini baru ada tiga  paket yang sudah ada pemenang dengan pagu anggaran mencapai Rp7 miliar.

"Jadi begini, sebenarnya ada 40 satker yang telah mengajukan paket lelang, nanti akan diumumkan. Sekarang ada Pokja (kelompok kerja, red) yang sedang membuat harga satuannya. Dari yang sudah ada memang tiga paket yang sudah diumumkan di ULP," jelas Masperi.

Dijelaskan Masperi, dari 51 Satker yang ada, masih tersisa 11 Satker lagi yang belum mengajukan. Dan inilah yang akan didorong agar Satker tersebut segera mengajukan paket pelelangan. Semakin lambat pengajuan maka semakin lambat anggaran di Satker berjalan.

"Dari 40 paket yang sudah diajukan itu sudah ada rencana untuk pengadaan, pagu anggarannya mencapai Rp2,3 triliun. Untuk Satker yang belum, segera ajukan paketnya. Jangan diperlambat," tegas Masperi.

Sebelumnya, Kabiro Pembangunan Setdaprov Riau, Indra, juga telah mengingatkan seluruh SKPD untuk sesegera mungkin memasukkan kegiatan yang akan dilelang ke ULP. Hal itu mengingat paket lelang yang masuk di ULP baru berasal dari tiga SKPD, yakni RSUD, BPKAD dan Disnaker. Menurutnya, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015. Di dalamnya disebutkan, seluruh daerah agar mempercepat proses lelang di seluruh kegiatan sebelum tanggal 31 Maret.

Belum Ada DPA
Terpisah, anggota DPRD Riau, Muhammad Adil menilai, lambannya realisasi APBD Riau tahun 2016, juga akibat sikap Pemprov Riau. Sebab, sejauh ini pihaknya belum melihat Pemprov Riau mengeluarkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA). Hal itu membuat program kerja di SKPD belum dapat berjalan. Sementara menurut informasi yang didapatnya, SKPD sudah mengajukannya DPA tersebut ke Pemprov Riau.

Karena itu, pihaknya mengingatkan Plt Guberi supaya segera mengeluarkan DPA tersebut, sehingga seluruh SKPD memiliki acuan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam APBD Riau 2016. Khususnya untuk SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Seperti RSUD, itu kan pelayanan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya. (nur, rud)