PASIRPENGARAIAN(riaumandiri.co)-Sejumlah aktivis Rohul meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar tegas soal pelantikan bupati dan Wakil Bupati Rohul priode 2016-2021. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat di Rohul tidak stabil akibat  stuasi politik tidak stabil.

Sebagaimana disampaikan, mantan Badan Investigasi Nasional (BIN) Rohul, Risto H yang juga Sekretaris Laskar Anti Korupsi Pejuang (LAKP) 45, Senin (15/2).

Dijelaskannya kemungkinan dampak dari belum dilantiknya, bupati-Wakil bupati terpilih, pembahasan APBD Rohul sampai saat ini belum ada kejelasannya, kapan disahkan.

"Sebab APBD Rohul itu menyangkut kebijakan pemerintah, jika nanti disahkan DPRD Rohul, tapi kebijkan tidak sesuai dengan visi-misi Bupati Rohul terpilih secara otomatis itu akan timbul komunikasi yang kurang efektif," tegasnya.

Lanjutnya, sebelumnya sudah beredar kabar kalau pelantikan akan digelar pada 17 Februari 2016, tiba-tiba diundur lagi pada bulan Maret depan. Jadi masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dan kapan kepastian pelantikan orang nomor 1 dan dua di Negeri Seribu Suluk ini.

Tahapan Sudah Dilakukan
Di tempat yang berbeda, Ketua KPU Rohul Fahrizal, menjelaskan tahapan sudah dilakukan dengan menetapkan calon bupati dan Wakil bupati terpilih. Kemudian berkas dikirim ke DPRD Rohul untuk diparipurnakan, itupun sudah selesai dilaksanakan.

"Tahapan berikut dari DPRD Rohul tersebut dilanjutkan ke Gubernur Riau, kita dapat informasi sudah dikirim ke Mendagri, kita tunggu saja penjadawalan dari Mendagri, kalau tugas kita sudah selesai," pungkasnya.(yus)