PEKANBARU (riaumandiri.co)-Presiden PKS Sohibul Iman secara resmi melantik Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Riau Hendry Munief, setelah melaksanakan Rakorwil, Minggu (14/2), di Hotel Mutiara Merdeka.

Pelantikan Ketua DPW PKS Riau dilakukan bersama 330 kader pengurus DPW dan DPD PKS Se-Riau. Dalam pelantikan hadir Ketua Wilayah dakwah Sumatera bagian utara (Wilda Sumbagut) DR Hermanto, wakil ketua Wilda Sumbagut M Ghozalidan beberapa petinggi partai PKS.

Ketua DPW PKS Riau Hendry Munief, menjelaskan dalam rakorwil yang sudah dimulai sejak Sabtu (13/2), merumuskan program kerja satu tahun ke depan dengan tagline, yakni Berkhidmat Untuk Rakyat.

"PKS bukan hanya sekedar partai politik saja dan seluruh kader PKS harus berkhidmat untuk rakyat. Pks sebagai partai dakwah yang kokoh untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini," ungkap Hendry usai dilantik.

Menurutnya, seluruh kader harus dapat bekerja lebih baik, melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan. "Dan menjadikan dakwah sebagai panglima dan seluruh kader agar dapat terus menjaga solidaritas demi kemajuan partai," tegas Hendry.

Dijelaskannya, sampai saat ini sudah kader PKS di Riau sudah mencapai 15 ribu lebih. "Kita akan terus melakukan rekrutmen kader-kader yang  bekerja untuk rakyat," tegas Hendry.

Di tempat yang sama, Presiden PKS Sohibul Iman, menyebutkan kader yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru di DPW PKS Riau harus bekerja dengan tangguh dan penuh semangat dan harus selalu mampu berkhidmat untuk rakyat.

"Berkhidmat ini sangat luas sekali maknanya. Pertama arti berkhidmat itu yakni menjadi pelayanan bagi masyarakat, kedua memberdayakan masyarakat.

 Kemudian, berkhidmat juga dapat diartikan membela masyarakat," terang Sohibul.
Sohibul berpesan, kepada  kader PKS yang diberikan amanah duduk sebagai anggota legislatif harus selalu mengontrol kebijakan pemerintah.

 Anggota legislatif dan eksekutif harus membuat peraturan pro rakyat.
Dijelaskannya, khusus untuk berkhidmat membela masyarakat. Seluruh kader PKS baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus selalu memperjuangkan aturan-aturan yang membela masyarakat dan menentang aturan yang tidak mendukung masyarakat.