Pangkalan Kerinci (riaumandiri.co)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelalawan menggelar Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2015, Selasa (9/2) dengan agenda sidang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj akhir masa jabatan Bupati Pelalawan.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Nasarudin, didampingi Wakil Ketua Suprianto dan Indra Kampe. Sedangkan perwakilan Pemkab dihadiri langsung Bupati Harris dan jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
Ketua Komisi I, Eka Putra, didapuk sebagai juru bicara yang menyampaikan rekomendasi gabungan tiga komisi."Ini hasil rapat internal dari gabungan komisi mengenai laporan internal LKPJ. Beberapa pon yang kami soroti secara khusus sepanjang masa jabatan bupati," ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Rekomendasi Dewan di bidang pendidikan yakni, pada dasarnya DPRD sangat mendukung program pendidikan gratis. Tetapi pelaksanaan program ini perlu dievaluasi dalam implementasinya di lapangan.
Kelemahannya seperti pengadaan seragam sekolah sering telat dan salah ukuran, penyaluran buku terlambat serta sesuai dengan masa belajar siswa. Selain itu, kurang sosialisasi tentang pendidikan gratis dan full gratis.

Pemkab juga harus memastikan jika tidak ada pungutan dalam bentuk apapun lagi di sekolah. Rayonisasi sekolah perlu diertimbangkan meelihat jarak tempat tinggal dan sekolah. Sehingga siswa dan guru tidak menumpuk di satu sekolah saja.

Di bidang kesehatan, lanjut Eka Putra, perlu penambahan alat kesehatan (alkes) di seluruh puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Selama ini pelayanan pasien BPJS dan Jamkesda belum maksimal, perlu ditingkatkan lagi. Pemda melalui dinas kesehatan lebih jeli memperhatikan kekurangan obat-obatan dan tenaga medis.

"Membangunan posko-posko tanggap darurat jika ada penyakit yang mewabah. Karena sering terjadi gangguan listrik, pelu pengadan genset di RSUD Selasih. Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pasien," bebernya.

Dewan juga menyoroti bidang tenaga kerja yang belum mampu meminimlisasi angka kecelakaan kerja selama ini. Seharusnya ada formulasi untuk menekan angka laka kerja. Retibusi tenaga kerja asing yang perlu dioptimalkan juga disinggung.

Bidang kependududkan dan pencatatan sipil tak luput dari sorotan para wakil rakyat. Evaluasi dan peningkatan pelayanan administrasi menjadi prioritas utama. Agar tak ada keluhan lagi pengurusan administrasi kependudukan, serta pungutan biaya diluar peraturan yang ada.

Untuk bidang perizinan, selama ini dipandang kurang sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak badan usaha dan perusahaan yang belum melengkapi izin. Pemda diminta meningkatkan pelayanan perizinan. Karena dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Terakhir kami mengimbau pemda untuk segera menyelesaikan rapal batas secara defenitif. Karena hal itu sangat mendesak saat ini," pungkasnya.Setelah rekomendasi dibacakan, dilakukan penyerahan langsung dari Ketua DPRD kepada Bupati Harris dihadapan peserta sidang.(pen)