Padang (riaumandiri.co)- Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat, menyiapkan sejumlah opsi untuk tempat tinggal gubernur terpilih setelah pelantikan, karena hingga saat ini, rehabilitasi total rumah dinas orang nomor satu di Sumbar itu belum selesai dilakukan.

"Opsinya, gubernur bisa tetap tinggal di rumah pribadinya dengan pemberian kompensasi, bisa menempati rumah yang disewa atau menggunakan rumah dinas lain milik Pemprov yang tersedia," kata Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumbar, Asben Hendri yang dihubungi dari Padang, Kamis (4/2).

Menurutnya, menyediakan rumah dinas bagi gubernur merupakan kewajiban Pemprov Sumbar. Tidak mungkin gubernur tidak memiliki rumah dinas.

Namun, karena rehabilitasi rumah dinas tidak mungkin selesai pada Februari 2016, maka dicari beberapa opsi yang nanti akan dibicarakan kembali dengan gubernur terpilih.

"Opsi ini kita koordinasikan dengan gubernur terpilih. Mungkin, ada opsi lain yang nanti akan muncul," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar, Suprapto mengatakan, rehabilitasi total rumah dinas gubernur telah dimulai pada September 2015.

Ia mengatakan, pengerjaan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I pada 2015 dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar, dan tahap II dengan anggaran diperkirakan mencapai 12 miliar.

"Tahap pertama untuk pembangunan pondasi telah selesai 100 persen. Kita sedang proses lelang tahap II," katanya.

Ia mengatakan, rumah dinas tersebut tidak akan didisain mewah, namun menampilkan arsitektur unik khas Minangkabau.

Ia menyebutkan, rumah tersebut nantinya hanya satu lantai, karena lahan yang tersedia cukup luas. Selain itu juga tidak mengikuti fasilitas pada rumah dinas sebelumnya yang memiliki kolam renang. Bahkan, juga tidak akan menyediakan ruang spa dan ruang fitnes.

Menurutnya, untuk pembangunan kembali rumah dinas gubernur tersebut dibutuhkan waktu pengerjaan sekitar enam bulan.

"Paling tidak butuh waktu enam bulan. Sekarang kita masih persiapkan proses lelang," katanya.
Menurut dia, dengan perhitungan normal, target awal penyelesaian rumah dinas gubernur pada Juni 2016, tidak mungkin tercapai. Karena itu, pihaknya mengantisipasi dengan memasukkan anggaran sewa rumah bagi gubernur terpilih dalam alo kasi anggaran pembangunan rumah dinas da lam APBD 2016.

"Kami belum tahu berapa lama gu bernur akan menempati rumah sewaan, karena pe kerjaan fisik belum dimulai. Tetapi kami pastikan, gubernur terpilih, pasti akan memiliki rumah dinas," katanya. (ant/ivi)