PEKANBARU (riaumandiri.co)-Langkah Septina Primawati Rusli menjabat Ketua DPRD Riau menggantikan Suparman, hampir bisa dipastikan bakal terganjal. DPP Partai Golkar memastikan, jabatan Ketua DPRD Riau akan kembali diputuskan setelah Munas Partai Golkar, yang akan digelar Mei mendatang.

Ketua
Hal itu dilontarkan Ketua DPR Ade Komaruddin, yang juga pengurus DPP Partai Golkar, usai membuka Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah IV Sentra organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Riau, Kamis (4/2) di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.

"Sebaiknya tunggu saja nanti hasil Munas, kan sebentar lagi, kepada masyarakat Riau sabar menunggu siapa ketua, tunggu Munas saja. Mei nanti sudah ada keputusan," ujarnya.

Menurutnya, awalnya DPP Partai Golkar memang menunjuk Septina Primawati Rusli sebagai Ketua DPRD Riau, menggantikan Suparman yang mundur. Namun penunjukan Septina belum sah karena belum ada kekuatan hukum dari DPP Golkar versi Munas Bali, sehingga perlu ada pertimbangan lagi untuk menunjuk calon yang lain.

Dalam hal ini, DPP harus menghormati rekomendasi dari DPD I Golkar Riau yang mengajukan tiga nama hasil kesepakatan pengurus daerah. Dengan demikian SK Septina sebagai Ketua DPRD Riau batal demi hukum.

"Produk Bali secara hukum belum diakui, jadi Ketua yang ditunjuk itu produk Bali. Sekarang tidak ada lagi kubu yang mana, yang ada Gokar satu hasil Munas Riau," ujar Ade Komarudin.

Untuk saat ini, secara hukum dan politik Partai Golkar belum ada yang sah. Hasil Munas Bali masih dalam proses hukum di MA dan belum inkrah. Sedangkan pengurus hasil Munas Ancol SK-nya sudah di cabut oleh Menkum HAM.

"Jadi keputusan Pemerintah dengan mengeluarkan SK perpanjangan Munas Riau sudah tepat. Terbukti bisa bersatu semua tidak ada alasan tidak bersatu, cukup perbedaan yang lalu janga terulang kembali. Dan pemerintah berhasil mengeluarkan kebijakan," kata eks Wakil Ketua DPP Golkar versi munas Bali ini.

Tetap 3 Nama
Sementara itu, Plt Ketua DPD I Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachamn, mengaku pihaknya masih tetap mempertahankan tiga nama yang dihasilkan dari rapat bersama DPD I Golkar Riau. Dikatakan, pihaknya tidak akan menunjuk nama lain dari tiga nama tersebut. Seperti diketahui, tiga nama tersebut adalah Supriati, Masnur dan Erizal Muluk.

"Kita masih tetap komitmen dengan putusan dari rapat Provinsi dan tidak lari dari itu. Tiga nama yang kita ajukan itu yang dipilih salah satunya," tambahnya.

Terkait hal ini, Ade Komaruddin ketika dikonfirmasi terkait tiga nama itu, masih enggan memberikan jawaban pasti. "Simpulkan saja sendiri, seperti saya bilang tadi tidak ada proses kalau secara hukumnya susah dipertanggungjawabkan," tandas Ade.





Sesuai Konstitusi

Dalam kesempatan itu, Ade Komaruddin yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, mengharapkan Musda IV SOKSI Riau harus berjalan sesuai konstitusi. Termasuk dalam pemilihan ketua dan pengurus. "Tentukan pengurus dan formatur. Saya ingin ketua dan pengurus dipilih sesuai dengan konstitusi UUD 1945, yakni musyawarah mufakat, kalau tidak baru dilakukan voting," ujarnya.

Ade menyebutkan,  dalam pertarungan itu orang tidak hanya harus siap menang saja, tapi juga harus siap kalah. "Saya berharap musda dapat program aplikatif bersinergi dengan pemda. Kemudian, melakukan pengkaderan," terang Ade.

Sedangkan Dewan Penasehat Depinas SOKSI, Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan, dalam pilkada serentak 9 Desember lalu, tujuh kader Golkar menang Pilkada serentak di Riau. Dari jumlah itu, sebanyak enam kader didukung Golkar dan satu didukung partai lain. "Untung kita (Golkar) banyak menangnya, kalau tidak makin terpuruk," ujarnya.

Menurutnya, SOKSI Riau harus mempersiapkan diri menghadapi Pilkada Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru. Untuk tahapan Juni-Juli sudah mulai. "SOKSI sudah harus konsolidasi atau menyiapkan kader," ingatnya. (nur, rud)