PEKANBARU (riaumandiri.co)-Nasib mengenaskan dialami sejumlah anak-anak Riau, karena ikut orangtua mereka yang bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Karena ikut bergabung dengan organisasi yang akhirnya dilarang pemerintah, nasib mereka kini tak menentu. Khususnya pendidikan mereka yang telantar.

Hingga saat ini, anak-anak tersebut masih berada di tempat penampungan eks Gafatar yang disediakan Pemprov Riau di Jakarta. Salah satunya di Mess Pemprov Riau yang berada di kawasan Slipi.

Pada Selasa (2/2) kemarin, ratusan warga Riau eks Gafatar tersebut dikunjungi anggota Komisi E DPRD Riau. Hingga saat ini, mereka masih berada di tempat penampungan, setelah dipulangkan dari perkampungan Gafatar di Kalimantan Barat. Hingga saat ini, cukup banyak yang menolak untuk pulang kembali ke kampung asalnya.

Menurut anggota Komisi E, Ade Hartati, total warga Riau yang terdaftar sebagai eks Gafatar berjumlah 252 orang. Selain orang dewasa, cukup banyak terdapat anak-anak dalam usia wajib belajar.

Nasib
Namun karena kondisi mereka saat ini, pendidikan formal anak-anak tersebut jadi terlantar. Apalagi mereka masih berada dalam usia wajib belajar. Hal ini menjadi perhatian khusus pihaknya.

"Tentunya, ini menjadi keprihatinan bagi kita, anak-anak mereka umumnya masih dalam usia sekolah dan mereka sama sekali mendapatkan pendidikan formal," ujar Ade Hartati Rahmat, ketika dikonfirmasi melalui telepon.

Tetap Enggan Pulang

Sejauh ini, tambahnya, kebanyakan dari warga Riau eks Gafatar tersebut belum mau dan menolak dipulangkan ke kampung asal, dengan berbagai alasan. Seperti karena harta benda mereka sudah habis dijual di tempat mereka berasal.

Menurutnya, persoalan tersebut harus didiskusikan kembali dengan Pemprov Riau untuk dicarikan solusinya. "Koordinasi antara pemerintah juga perlu baik pemerintah provinsi dengan pusat atau pun Kementerian Sosial," terang Ade.

Hal senada disampaikan anggota Komisi E DPRD Riau lainnya, Muhammad Adil. Pihaknya berharap, Pemprov Riau memulangkan warga asal Riau tersebut. Mereka juga perlu diberitahukan tentang wawasan kebangsaan dan keagamaan.

"Inilah yang menjadi tugas pemerintah jika mereka dipulangkan. Karena, wawasan kebangsaan dan keagamaaan sudah bercampur dengan pemahaman yang sudah tidak baik," ujarnya.

Sebelumnya, Kadisos Riau Syarifuddin mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Riau siap membawa pulang kembali warga Riau eks Gafatar tersebut. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan jadwal pastinya, karena masih terkendala beberapa permasalahan. Termasuk keberatan mereka dibawa pulang kembali ke kampung asal.

Dari data sementara, warga Riau eks Gafatar tersebut berasal dari empat wilayah, yakni Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Selain itu, dengan jumlah yang cukup banyak, tak mungkin menempatkan mereka pada satu tempat penampungan milik Disos Riau. Untuk itu pihaknya akan koordinasikan dengan pihak Dispora Riau, tempat mencari tempat lain yang layak.

"Mereka cukup banyak perlu tempat yang layak, sebelum kita pulangkan ke daerah mereka masing-masing. Saat ini memang mereka sudah bubar secara fisik, tapi kalau dari jiwa mereka ini belum mau, untuk itulah perlu diberikan pembinaan," tambahnya.

"Nanti kita akan mengajak Pemerintah Kabupaten Kota, untuk sama-sama menjemput warga kita di Jakarta. Untuk program selanjutnya mungkin akan ada program transmigrasi dari Pemerintah pusat," jelasnya. (rud)