PEKANBARU (riaumandiri.co)-Plt Gubernur Riau diminta segera mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk APBD Riau 2016 supaya bisa segera dijalankan. Pasalnya, sampai saat ini belum satu pun kegiatan dalam program APBD 2016 dapat dilaksanakan karena terkendala Pergub.

Sejak pihak Kementerian Dalam Negeri menyerahkan hasil verifikasi APBD Murni 2016 beberapa waktu lalu, sampai sekarang pihak Pemprov Riau masih belum menuntaskan pembahasan sejumlah rasionalisasi anggaran yang menjadi catatan dari pihak Kemendagri.

Anggota Banggar DPRD Riau, Suhardiman Amby mengungkapkan, untuk menggesa agar APBD Riau 2016 bisa segera dijalankan, Banggar akan memanggil Kepala Bappeda Riau dan Sekdaprov. Karena Pergub menjadi kunci untuk pelaksanaan kegiatan APBD 2016.

"Pekan depan, Kita akan memanggil bappeda dan sekda untuk membicarakan APBD bisa segera dijalankan," ujar Suhardiman
Politisi Hanura ini menyebutkan, alasan belum berjalannya APBD karena masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub)."Alasan mereka (pemprov) rasionalisasi, sehingga  belum dipergubkan," tutur Suhardiman.

Politisi Asal Kuansing ini menjelaskan, pemangkasan itu terjadi karena pendapatan berkurang, sehingga terjadi pengurangan kegiatan Pemprov dan DPRD Riau."Silahkan lakukan penyesuaian dan jangan sampai mengurangi kinerja," tutur Suhardiman.

Menurutnya, Gubernur tidak boleh memperlambat Pergub, apalagi yang berkaitan kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan dan  jembatan.

"Pergub itu harus disegerakan dan Februari bisa dijalankan. Sehingga, APBD-P bisa disegerakan diajukan Maret untuk menutupi kekurangan," pungkas Suhardiman.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD Riau, Taufik Arrakhman.  Politisi Hanura ini mendesak agar plt gubri untuk segera

Program
mengeluarkan pergub pelaksanaan APBD Riau 2016.
"Kegiatan APBD yang sudah disahkan tidak bisa dilaksanakan tanpa Pergub. Karenanya, kita minta pihak Pemprov menyegerakan untuk membuat Pergub APBD 2016 ini," ujar Taufik

Menurutnya, semakin lama dibuatkan Pergubnya, maka akan semakin lama pula pelaksanaannya bisa dimulai, serta serapan anggaran pun akan semakin minim, karena ketersediaan waktu akan semakin berkurang.

"Itu harusnya segera, kalau tidak kita sendiri yang akan rugi, kalau waktu terbatas akibatnya banyak program tidak terealisasi," tandas Taufik.***