PEKANBARU (HR)-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kamsol, menyayangkan pernyataan anggota DPRD Riau, yang menyebut pihaknya gagal menjalankan program kerja. Hal itu terkait data yang disampaikan pihaknya tentang masih adanya sekitar 50 ribu masyarakat Riau yang masih buta huruf.

Menurutnya, pernyataan anggota DPRD Riau M Adil yang menyatakan Disdik Riau tidak ada upaya mengurangi angka buta aksara di Riau, merupakan pernyataan yang keliru.

Justru Disdikbud Riau akan menjalankan program untuk mengurangi angka buta aksara di Riau dan diketahui anggota Dewan yang terhormat.

Seharusnya, tambahnya, sebagai seorang anggota Dewan juga turut memberikan solusi bagaimana langkah lain selain apa yang disampaikan oleh Disdik kepada Dewan, dalam mengurangi buta aksara yang selama ini tidak ada menjadi perhatian.

"Justru kami yang melakukan pendataan berapa angka realnya buta aksara di Riau bekerjasama dengan Korem. Dan kami akan memulainya pada tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk memberikan pembinaan," ujar Kamsol, Selasa (26/1).

Ditegaskan Kamsol, pembinaan yang diberikan kepada masyarakat buta aksara ini berupa pendidikan non formal. Masyarakat Riau yang buta aksara tersebut kebanyakan dari warga yang sudah berusia tua, sehingga perlu diberikan pembinaan seperti pendidikan non formal.

"Angka 50 ribu itukan tak sampai satu persen dari penduduk Riau. Dan dari dara yang ada itu kebanyakan sudah tua. Utuk usia sekolah jarang, tapi bagaimanapun tetap kita bina," kata Kamsol.

Dijelaskan Kamsol, meningkatnya angka buta aksara di Riau juga akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk di Riau yang mencapai empat persen. Dimana penduduk yang datang dari luar yang masuk ke Riau bisa saja buta aksara dan terdata oleh tim dari Disdikbud yang bekerja sama dengan Korem.

"Penduduk kita banyak yang di kebun-kebun, bisa saja mereka banyak yang buta aksara. Untuk itulah kita kerjasama dengan militer, mendata penduduk yang pindah ini," jelas Kamsol.

Ditambahkan Kamsol, sebagai seorang wakil rakyat dari mana daerah pemilihannya, anggota Dewan juga harus mengetahui warganya yang masih ada buta aksara. Dan anggota dewan membuatkan strategi lain selain dari langkah yang dilakukan oleh Disdikbud.

"Jadi itukan sisa buta aksara yang lama, itukan akan terus berkurang-berkurang. Apalagi dengan program kita yang disampaikan kepada dewan untuk mengurangi buta aksara, seharusnya dia ikut memberikan strategi apa lagi. Jadi salah prosedur dia apa yang disampaikannya salah," tegas Kamsol.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Riau, M Adil, mengkritiki Disdikbud Riau yang dinilai tidak mampu mengurangi angka buta aksara yang mencapai 50 ribu orang. Dan data yang diterima M Adil merupakan data yang disampaikan Disdikbud dalam menjalankan program di tahun 2016, untuk mengurangi angka buta aksara. (nur)