JAKARTA (HR)-Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, secara resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pernyataan tersebut disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Kubu Ical Resmi selain itu, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tersebut juga mengambil satu keputusan penting lainnya. Yakni, seluruh jajaran Golkar kubu Munas Bali sepakat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan Munaslub tersebut.

Deklarasi diikuti 34 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia dipimpin politisi Golkar Yorrys Raweyai.

Yorrys berdiri membacakan deklarasi di hadapan perwakilan pemerintah yang hadir, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly.


"Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat," kata Yorrys, membacakan pernyataan deklarasi yang ditandatangani Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.

Kemudian, Aburizal pun menyerahkan pernyataan dukungan yang dibacakan Yorrys kepada tiga menteri Kabinet Kerja yang hadir, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga hadir menyaksikan penyerahan dukungan secara simbolis itu.
Sekitar seribu kader pun bersorak riuh menyambut arah baru politik Golkar tersebut.


JK Apresiasi terkait deklarasi tersebut, Wapres Jusuf Kalla pun mengapresiasi niatan kubu Ical tersebut.

"Saya sangat hargai dukungan Partai Golkar kepada pemerintah. Karena tujuan pemerintah dan Golkar satu, memajukan bangsa ini dan adil," ujarnya, saat memberikan pidato sekaligus menutup Rapimnas Golkar.

JK kemudian memaparkan bahwa sejak didirikan, Partai Golkar selalu bergandengan tangan dengan pemerintah. Itu merupakan tujuannya didirikan Golkar sebelum akhirnya menjadi partai.

"Walaupun saya selalu mengharapkan Golkar mengkritik pemerintah apabila punya kekeliruan. Kebersamaan itu lebih menenangkan nasional dari sisi politik. Karena Golkar didirikan untuk itu, membangun bangsa lewat pembangunan dan kestabilan politik," tutur JK.

JK juga mengapresiasi upaya mempersatukan Golkar dalam Rapimnas yang berlangsung sejak Sabtu (23/1) ini. Sehingga dia akan meminta Agung Laksono, Ketum Golkar versi Munas Ancol, untuk juga berbesar hati seperti Ical dkk.
"Saya apresiasi saudara semua untuk bersama membangun Golkar dan menyatukan Golkar kembali," kata JK.


Sedangkan Aburizal Bakrie, dalam sambutannya menuturkan, ia sempat kesulitan membujuk pengurus daerah agar setuju melakukan Munaslub. Ical akhirnya meyakinkan mereka lewat penjelasan perjanjian dengan Jusuf Kalla.

"Yang paling sulit adalah untuk dapat menyepakati adanya satu munaslub. Hal itu sampai tadi siang kami dilaporkan bahwa masih dalam pikiran berbeda hampir semua DPD seluruh Indonesia," ujarnya.

Dikatakan, pada sore harinya, ia menerima para pengurus DPD I untuk lobi-lobi. Di situ, dia menjelaskan soal perjanjian dengan JK untuk Rapimnas dan Munas.

"Saya meminta dan menjelaskan kesepakatan yang saya buat bersama Pak Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Kesepakatan lakukan Rapimnas, seperti yang saya laporkan di rumah bapak, izinkan sesuai AD/ADT dan bapak mengiyakannya," ujarnya.

Usai penjelasan itu, Ical menyebut para pengurus daerah pun setuju. "Setelah itu saya jelaskan, saya katakan memang banyak teman di daerah tadinya tidak, akhirnya setuju sehingga semua setuju tanpa voting," imbuh mantan Menko Kesra itu.

Soal jadwal Munaslub, semua ada di tangan Ical. Sama seperti pembukaan, dia pun ingin pelaksanaan sebelum bulan puasa. "Saya bilang sebelum puasa, Juni atau Mei. Mudah-mudahan pada waktu itu Golkar akan buat munaslub yang pilih ketum baru," kata Ical.

Dia juga berkisah bahwa JK menanyakan mengapa tidak rekonsiliasi dulu dengan kubu Agung sebelum Rapimnas. Ical pun menjanjikan penggabungan kepengurusan. "Saya minta ijin memasukkan nama nama itu ke pengurus Partai Golkar segera," tutupnya.

Terkait hal itu, Wapres Jusuf Kalla juga menyatakan dukungannya. "Saya setuju sebelum lebaran, sebelum Pilkada supaya tidak ada komplikasi lagi," ujarnya.

JK kemudian bercerita tentang pembicaraan dengan Ical. Sebetulnya dia sepakat menggelar Munaslub lebih mundur dari kesepakatan Rapimnas ini. Tetapi kemudian Ical memajukan waktu pelaksanaan Munaslub.

"Saya berbangga ARB menjalankan trust itu sebaik-baiknya. Percayalah saya dan teman-teman dukung itu. Seperti saya katakan, apabila tidak ada dasar hukumnya, kita buatkan," ujar JK.

JK pun telah berbicara dengan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk segera membuatkan payung hukum sehingga Golkar bisa menggelar Munaslub. JK menegaskan bahwa Laoly adalah orang baik yang sebetulnya ingin bantu Golkar.

"Saya katakan ke beliau, 'Pak Laoly, apabila Golkar mengadakan Munaslub apakah sah atau tidak? Sah, apabila dikatakan bersama-sama'. Beliau akan keluarkan surat khusus. Sebelum MA mengeluarkannya dulu. Beliau akan keluarkan persetujuan sementara untuk terselenggaranya Munaslub. Karena beliau katakan pada wapres, maka harus dilakukan juga," tutur JK.

JK juga mendukung niat Aburizal yang tak akan maju lagi sebagai sebagai calon ketua umum. "Marilah lihat ke depan, masa lalu anggaplah pelajaran, kita tentunya banyak generasi muda di sini atau luar dari sini yang menanti meneruskan Golkar dengan cara-cara kita," ujarnya lagi. (bbs, kom, dtc, ral, sis)