PEKANBARU (HR)-Teka-teki tentang siapa yang akan memimpin PT Permodalan Ekonomi Rakyat, hingga kini belum terjawab. Hal itu seiring belum adanya sinyal persetujuan dari Plt Gubernur Riau, terhadap lima calon yang telah diajukan panitia seleksi.

Bahkan Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, menegaskan, proses pemilihan bisa saja diulang kembali,

Masperi jika lima calon yang diajukan panitia seleksi dinilai belum memenuhi kriteria. Tidak itu saja, ia menegaskan Plt Gubri disebut berhak membubarkan dan menggelar fit and  proper test kembali untuk memilih calon direktur utama salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau tersebut.

"Bisa saja dilakukan fit and proper test kembali, jika memang rekomendasi lima nama tersebut dipandang belum memenuhi kriteria yang diinginkan," ujar Masperi, Senin (25/1).

Menurutnya, jika memang proses fit and proper test diulang lagi, hal itu bukan berarti terjadi penolakan oleh Plt Gubri, tetapi lebih pada mencari sosok yang benar-benar mumpuni dalam 'membidani' BUMD tersebut.

Masperi menambahkan, seperti disampaikan Plt Gubri beberapa waktu lalu, hasil fit and proper test beberapa waktu lalu bersifat tidak mutlak, yang berarti tidak harus. Pasalnya, Plt Gubri selaku pemegang saham memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan, sesuai dengan harapan agar ke depan BUMD di Riau bisa lebih baik lagi.

"Karena pak (Plt) gubernur punya kewenangan sebagai pemegang saham. Jangan kan itu, dibubarkan saja bisa. Tapi yang saya maksudkan, niat Pak Gubernur itu baik. Bukan tak menghargai Dewan, mungkin Pak Gubernur punya penilaian, karena dia sebagai pengusaha tentu paham betul seluk beluk di Riau ini," jelas Masperi.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan akan mengkaji kembali usulan lima calon Dirut PT PER berikut calon direksi yang telah disampaikan panitia seleksi. Menurutnya, lima nama yang diusulkan tersebut tidak mutlak diproses, meski telah melalui serangkaian proses fit and proper test. Alasannya, Andi memiliki pertimbangan lain terhadap para calon tersebut, karena dirinya mengetahui kinerja dari kelima calon itu.

Sebelumnya, kebijakan Plt Gubri tersebut sempat mengundang pertanyaan salah seorang anggota Pansel, Aherson. Ketika itu, ia mengaku mempertanyakan sikap Plt Gubri yang belum kunjung memberikan keputusan terhadap lima calon yang diajukan Pansel. Menurutnya, lima nama tersebut merupakan peraih nilai tertinggi dari sejumlah rangkaian tes yang telah dilakukan pihaknya.

Namun sejauh ini, siapa lima calon yang diusulkan tersebut juga belum pernah dipublikasikan kepada publik, sehingga masyarakat pun tidak mengetahui siapa profil mereka.

Giliran PT PIR
Sementara itu, Pansel saat ini telah mulai merumuskan syarat-syarat bagi calon Dirut PT Perusahaan Investasi Riau (PIR). Menurut anggota tim Pansel dari DPRD Riau, Husaimi Hamidi, panitia seleksi sudah dibentuk dan sudah melakukan rapat-rapat untuk persiapan penerimaan calon Dirut PT PIR tersebut.

Menurut politisi PPP ini, tim pansel terdiri dari DPRD Riau, akademisi, pemerintah daerah dan  pemegang saham.

Anggota Komisi C DPRD Riau ini menjelaskan, pembukaan pendaftaran calon direncanakan akan dibuka pekan depan dan pengumuman penerimaan akan diumumkan di media massa. "Nanti, persilahkan masyarakat yang berminat dan memnuhi persyaratan untuk memasukan lamaran," ujar Husaimi.

Lebih lanjut, Politisi PPP ini menjelaskan pelaksana tugas Gubernur Riau sudah komitmen akan memilih dirut yang benar-benar profesional. "Terakhir setelah lolos akan ada penandatangan komitmen pakta integritas. Tidak istilah titip dalam calon," tutupnya. (rud, rtc)