PEKANBARU (HR)-Pemerintah telah mengambil keputusan tegas terhadap keberadaan organisasi Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar. Dalam hal ini, seluruh kantor milik organisasi harus ditutup, karena telah menyebarkan ajaran sesat.

Penegasan ini dilakukan, karena diduga masih ada rumah milik masyarakat yang dijadikan kantor oleh organisasi ini. Khusus Riau, Kota Dumai sempat menjadi sorotan,


Seluruh Kantor
karena izin Gafatar di kota pelabuhan itu masih diberikan hingga tahun 2018.


"Saya sudah memerintahkan kalau ada kantornya tutup, di rumah penduduk tutup. Karena sudah jelas sesat dari ajaran mana pun dan sudah ada instruksi dari Mahkamah Agung," tegas Mendagri Tjahjo Kumolo, Jumat (22/1).


Sedangkan seluruh anggota Gafatar yang masih aktif, Mendagri mengingatkan supaya kembali ke masyarakat dan menjalankan kehidupan yang benar. Selain itu bagi pengikut Gafatar harus dilakukan pembinaan, dan seluruh tokoh agama harus terlibat dalam melakukan pembinaan itu.

Menurut Mendagri, Tim Kesbangpol Depdagri dan Polri sudah melakukan sosialisasi agar diterima kembali didaerah masing-masing. Jika anggota Gafatar itu kembali.

Selain itu banyaknya penolakan dari masyarakat dan keengganan sejumlah anggota untuk kembali ke daerahnya, menurut Tjahjo Kumolo bisa diupayakan melalaui pembinaan yang dilakukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan MUI.

"Kita berupaya dan saya yakin masyarakat kita pemaaf dan akan menerima mereka kembali. Kalau memang tidak mau kembali, maka dia mau akan masuk program transmigrasi," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo.


Disinggung mengenai suburnya perkembangan Gafatar beberapa waktu lalu di seluruh wilayah Indonesia, menurut Tjahjo, Kemendagri bukan kecolongan melainkan minimnya personil untuk mendeteksi langsung keberadaan dari Ormas tersebut.

"Ini bukan masalah kecolongan di daerah. Selama ini kita tidak miliki aparat langsung ke rumah tangga memeriksa satu-persatu aktivitasnya, di luar kelihatan bagus, tidak bisa dideteksi langsung, setelah kejadian baru bisa dideteksi dan ditindak," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga meminta kepada masyarakat, untuk mendeteksi sejak dini adanya paham radikal dan ormas seperti Gafatar. Dalam hal ini, harus dibangun koordinasi deteksi dini di tingkat RT dan RW. Seluruh tokoh agama, aparat hukum dan pemerintahan di tingkat terendah, lakukan pencegahan dengan terus melakukan koordinasi.

"Jika ada pendatang baru silakan deteksi keberadaannya. Laporkan ke pemerintahan tingkat lebih tinggi. Peran Badan Intelejen Negara dan Kesbangpol juga harus ditingkatkan," imbaunya.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat juga harus diberikan penguatan di bidang iman untuk membentengi adanya ancaman dari paham-paham radikalisasi itu. Maka yang harus terlibat adalah tokoh-tokoh agama. "Penguatan iman diserahkan kepada tokoh agama masing-masing, ini harus dilakukan sebagai benteng," tutupnya. (nur)