SELATPANJANG (HR)- Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Meranti H Wan Amiruddin mengatakan, masyarakat Meranti saat ini menunggu realisasi pembukaan lahan perkebunan masyarakat yang direncanakan pemerintah daerah beberapa tahun lalu.

Hingga saat ini, masyarakat khusunya para nelayan masih menunggu kapan terwujudnya pembukaan lahan perkebunan yang diprogramkan untuk masyarakat itu. Program yang digagas oleh pemerintah tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita menunggu realisasi program tersebut, sehingga ke depan masyarakat Meranti akan terlepas dari belenggu kemiskinan, “ungkap Amiruddin, kepada Haluan Riau lewat ponselnya Rabu kemarin.
   
Dikatakan Amir, sector perkebunan memang menjadi salah satu sector andalan masa depan bagi masyarakat. Seperti tanaman karet, atau sagu akan memberikan masa depan yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karet, Sagu dan jenis tanaman kehidupan lainnya cukup menjajikan jika ditangani secara profesional.
Untuk itu kita sangat berharap rencana pemerintah tersebut dapat terwujud, apalagi bagi masyarakat nelayan yang beberapa tahun belakangan ini pendapatan dari hasil tangkapan yang semakin menurun.

Diungkapkannya, kehidupan para nelayan akhir-akhir ini di Meranti juga semakin menyedihkan. Dengan berbagai kendala yang dihadapi dari waktu ke waktu. Tercemarnya perairan semakin menyulitkan populasi ikan di laut. Ditambah lagi dengan tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing kian memperkeruh suasana.

Saat ini jika nelayan hanya mengandalkan hasil tangkapan, maka kehidupan para nelayan akan selamanya dalam posisi sulit. Untuk itu program pembangunan lahan perkebunan yang direncanakan pemerintah daerah sebelumnya sangat tepat terutama bagi masyarakat nelayan di Meranti.

Mengalihkan usaha dari kehidupan di laut ke daratan menjadi salah satu solusi bijak dengan tingkat resiko dan biaya yang jauh lebih murah.

Untuk itu rencana pembangunan perkebunan masyarakat ini menjadi salah satu jalan keluar dari berbagai persoalan nelayan yang terjadi salama ini,”terang Amir.

Sebelumnya, Pemkab Meranti melalui Dinas  Kehutanan dan Perkebunan merencanakan akan melakukan pembebasan lahan untuk dijadikan kebun masyarakat.

Bahkan saat itu sudah ada 3 calon investor yang siap bekerjasama dengan Pemkab Meranti, dengan pola kemitraan tersebut.

Direncanakan sebelumnya dengan pergantian Presiden RI akan menghasilkan kebijakan yang bisa membuka moratorium pembukaan hutan untuk kepentingan perkebunan rakyat itu.(jos)