JAKARTA (HR)-Presiden Republik Indonesia membuka petemuan Perwakilan Pelaku Industri Jasa Keuangan tahun 2016 yang berlangsung di Istana Pesiden pada Jumat (15/1/2016).

Pertemuan yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bank Indonesia, seluruh Gubernur di Indonesia, seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD), beberapa Direktur Utama Bank Nasional.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Plt. Gubernur Riau Arshadjuliandi Rachman, Pejabat Gubernur Kepulauan Riau Nuryanto, Kepala OJK Wilayah Riau Subandi dan Kepala OJK Wilayah Kepri Yusri.

Ketua OJK  Muliaman Hadad dalam sambutannya menyampaikan bahwa diperlukan percepatan perekonomian daerah dan dituntut peran jasa keuangan sehingga dapat mempermudah akses keuangan terkait dengan literasi dan inklusifitas keuangan sehingga msyarakat memperoleh kemudahaan tersebut sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian tersebut  sekaligus menjalankan program pengentasan kemiskinan yang selama ini digagas oleh Pemerintah.

Ketua OJK  mengharapkan bagi  para pelaku Jasa Keuangan  guna mencapai percepatan ekonomi tersebut berharap agar melakukan  beberapa langkah seperti : Peningkatan peran jasa keuangan melalui peningkatan UMKM, melakukan peningkatan bagi  pembiayaan jangka panjang yang terkait dengan  program energi, pariwisata, pertanian serta perkebunan.

Presiden Joko Widodo saat membuka pertemuan tersebut menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016, maka persaingan di Asia sudah tidak memiliki batasan lagi, sehingga mau tidak mau tidak ada jalan lain kecuali harus ikut bersaing dan berkompetisi dan diharapkan bangsa Indonesia dapat menghadapi persaingan tersebut apabila dapat menerapkan efisiensi.

Presiden RI juga mengatakan bahwa di era globalisasi ini, tidak hanya MEA yang dihadapi namun juga negara adidaya memiliki multi blok seperti  Amerika dan Cina dan meski Indonesia  terbuka dengan blok tersebut namun jangan sampai menghalangi peran UMKM di dalam negeri.

Di bidang Perbankan sendiri, menurut Presiden bukan tidak mungkin untuk tingkat suku bunga pinjaman berada di angka 6% dan ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia. Oleh karenanya kepada seluruh pelaku industri Jasa Keuangan diminta agar  memberi kemudahan dalam proses dan gampang dijangkau oleh masyarakat.

Diminta keterangannya usai menghadiri pertemuan pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari mengatakan apa yang telah diamanatkan oleh Presiden dan Ketua OJK telah sejalan serta selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB)  Bank Riau Kepri dimana di tahun 2016 ini Bank Riau Kepri akan semakin fokus dalam penanganan kredit terutama bagi UMKM.

Selain itu, pelaksanaan Program Simpanan Pelajar yang digagas OJK dan Bank Riau Kepri yang pertama kali meluncurkan di Indonesia merupakan salah satu bentuk literasi  yang telah dijalankan.

Bank Riau Kepri juga kedepannya segera meluncurkan Program Laku Pandai yang akan memberikan keudahaan akses bagi masyarakat akan layanan perbankan.  Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Riau Kepri juga membentuk Divisi tersendiri yang fokus terhadap UMKM.

Sedangkan untuk daya saing (competitiveness) terkait MEA Bank Riau Kepri juga telah menjalankan program Budaya Kerja Kompetitif dan Budaya Kerja Produktif.
"Semoga yang akan dijalankan BRK ditahun 2016 tersebut makin memajukan Bank Riau Kepri dan mensejahterakan masyarakat Riau dan Kepri," tutup Irvandi.(rls/yuk)