PASIRPENGARAIAN (HR)- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akan tetap  mengintensifkan monitoring dan evaluasi anggaran dana desa.

Baik yang bersumber dari APBD Rohul, APBD Provinsi Riau maupun APBN pemerintah pusat.

Kepala BMPD Rohul Abdul Haris S,sos Msi, Selasa (12/1) di ruang kerjanya mengatakan, BPMPD telah membentuk tim terpadu untuk pengawasan dan evaluasi harus benar-benar dilaksanakan agar bisa terealisasi.

"Kita akan benar aktif melakukan pengawasan dan kontrol di lapangan, sehingga anggaran tersebut bisa terlealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Karena kita tidak ingin nantinya ada kepala desa yang bermasalah akibat tidak faham, tidak mengerti dengan program itu, apalagi sengaja disalahgunakan," ujar Abdul Haris.

Haris yang juga mantan kadishubkomimfo itu menambahkan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa  baik yang bersumber dari dana APBD Rohul, APBD Riau dan APBN tahun 2015, sudah ada ketentuan dan aturannya,namun masih ada Kepala desa yang belum mengerti tentang penggunaannya.

"Kita akan tetap menyelamatkan kepala desa jangan sampai bermasalah. Untuk itu tim juga selalu memonitor dan awasi. Di mana hingga saat ini seluruh desa dananya sudah cair mulai dari tahap satu sampai tahap ketiga.

Kita lihat di mana titik kelemahannya sehingga bisa diperbaiki," ujarnya. (adv/humas)