BENGKALIS (HR)-Pemerintah Kabupaten Bengkalis merumahkan ratusan honorer yang dinilai tidak efisien dan membebani anggaran daerah, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis. Rencana tersebut sudah dalam proses evaluasi administrasi umum.

"Sesuai pernyataan Pj Bupati yang akan merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan honorer yang sifatnya dalam sebuah kegiatan, saat ini sudah berada dalam proses evaluasi.
 
Diperkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setda Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/1).

Ratusan honorer yang akan dinonaktifkan ini, adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Bukan merupakan bentuk sentimen terhadap suatu kepentingan atau kekuasaan. Namun lebih kepada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan pegawai negeri sipil yang sudah ada.
 Terlebih lagi, sebutnya, dalam sebuah pekerjaan, ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Maka jika memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, pemberhentian perpanjangan kontrak dilakukan agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya,” sambung Johan.

Untuk diketahui, sambungnya, hal semacam ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Bengkalis saja. Seperti di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya juga membuat hal serupa. Tujuannya sama, mengurangi beban anggaran dan lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun pegawai negeri sipil yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan. Untuk apa jika menggaji tetapi hal yang dikerjakan itu sudah tidak ada lagi,” sebutnya.

Kurang Efektif
Sebelumnya Penjabat Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie banyak sekali mendapat laporan banyak tenaga honorer, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis yang keberadaannya kurang efektif dan dinilai hanya membebani anggaran daerah.

"Makanya keberadaan mereka pada tahun 2016 akan dievaluasi,” ujar Pj Bupati waktu itu.
Sebagai gambaran, kata Ahmad Syah, tenaga honorer yang nantinya akan diperpanjang kontraknya hanya mereka yang memang benar-benar dibutuhkan. Memiliki keahlian khusus dan bersifat teknis. Sementara bagi tenaga honorer selama ini keberadaannya dianggap tidak efektif dan efisien, kontraknya akan diputus.

Misalnya, kalau berdasarkan evaluasi tersebut untuk sebuah kegiatan hanya dibutuhkan tambahan dua orang tenaga honorer untuk menyelesaikannya, sementara selama ini ada enam orang yang direkrut, maka empat orang lainnya tidak akan diperpanjang lagi kontraknya.

"Begitu juga jika kegiatan tersebut dapat dikerjakan sendiri pegawai negeri sipil tanpa perlu bantuan tenaga honorer, maka tenaga honorer yang selama ini direkrut untuk kegiatan dimaksud juga akan diputus kontraknya,” tegasnya.***