SELATPANJANG (HR)-Anggota DPRD Kepulauan Meranti Hafizan Abbas mengungkapkan prestasi anggota DPRD tidak hanya semata diukur dari kecepatan dalam memutuskan pengesahan anggaran APBD. Namun bagaimana anggota DPRD itu juga mampu menganalisa ketepatan penganggaran.

Jadi ada dua persoalan yang senantiasa muncul dalam setiap persoalan pengesahan APBD di berbagai jenjang pemerintahan di tanah air. Baik di tingkat daerah, provinsi maupun di pusat.

Sehingga perjalanan pembahasan anggaran APBD yang menemui keterlambatan, hendaknya tidak langsung diartikan bahwa ada kepentingan politik di sana.

"Kita tegaskan keterlambatan pengesahan  APBD 2016 Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini, sehubungan dengan adanya program rasionalisasi yang menyeluruh sehingga KUA-PPAS yang sebelumnya sudah ditentukan kembali disesuaikan hingga ke bawah. Akibatnya hingga saat ini perampungan APBD 2016 tersebut belum sampai di tangan pihak Legislatif,”ungkap Hafizan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menjawab Haluan Riau Selasa kemarin, terkait keterlambatan pengesahan APBD 2016 tersebut.

Diungkapkannya, jika sempat dipaksakan pengesahan tersebut akhir tahun lalu, maka akan timbul berbagai persoalan yang jauh lebih rumit dari hanya sekadar keterlambatan pengesahan tersebut.

Sebab akan banyak dana penganggaran yang tidak terakomodir. Yang pada akhirnya akan menyisakan persoalan baru. Seperti penganggaran pembayaran bantuan dana bea siswa untuk 3 ribu-an mahasiswa asal Meranti itu.

Jika APBD disahkan Desember lalu, maka berbagai penganganggaran pembiayaan yang sudah terencana sebelumnya tidak akan terakomodir di tahun 2016 ini.

Untuk menyelamatkan hal itulah maka seluruh pembiayaan yang akan dilaksanakan tahun 2016 mendatang berdasarkan program 2015 yang belum sempat dilaksanakan itu, harus diakomodir.

Dan akhirnya saat ini terakomidir. Apakah akan dilaksanakan di anggaran murni misalnya atau di anggaran perubahan. Itu hanya masalah teknis. Namun pembiayaanya saat ini sudah diakomodir, menjadi salah satu pemicu keterlamatan pengesahan APBD tersebut,”jelas politisi PKB itu.

Ditambahkannya, namun demikian sebutnya lagi, bola itu saat ini sedang bergulir di pihak TPAD. Kami juga berharap kiranya perampungan anggaran tersebut hendaknya bisa lebih cepat diserahkan kembali ke DPRD untuk selanjutnya diparipurnakan.

Ketua TPAD Kabupaten Kepulauan Meranti H Iqaruddin belum dapat dihubungi, sejauh mana proses perampungan adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 tersebut.(jos)