Beijing (HR) - Pernyataan Korea Utara, Rabu (6/1), bahwa mereka berhasil melakukan uji ledak bom hidrogen menuai kecaman dari negara sahabat dan musuh.

Tiongkok alias China menentang keras ulah negara tetangganya itu, sementara negara lain mengecamnya sebagai provokasi, yang tidak bisa ditenggang dan harus dihukum.

Beberapa negara menjanjikan tanggapan keras ketika ketegangan kembali meningkat di Asia timurlaut dan banyak pula yang menyerukan PBB menerapkan tindakan lebih jauh terhadap negara terkucil itu, yang sebelumnya pun menjadi sasaran berbagai hukuman berat internasional.

China, mitra terpenting diplomatik Korea Utara, bersikap lebih berwarna daripada negara lain, dengan mengatakan menentang keras uji tersebut dan akan memanggil duta besar Korea Utara untuk China untuk memberi penjelasan resmi, namun menambahkan, dialog adalah satu-satunya jalan praktis untuk memecahkan masalah terkait.

Beijing merupakan penyedia utama bantuan dan perdagangan bagi Pyongyang namun hubungan tersebut dalam beberapa tahun terakhir menegang, sebagian karena kengototan Korea Utara soal program nuklir di tengah kecaman internasional. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, belum mengunjungi Beijing sejak ia berkuasa, setelah meninggalnya ayahnya empat tahun lalu.

"Kami mendesak keras pihak DPRK (Korea Utara) tetap pada komitmen denuklirisasi, dan berhenti mengambil langkah apapun yang akan membuat situasi memburuk," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam jumpa pers harian.

Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, menyebut uji tersebut sebagai provokasi serius, dalam pertemuan darurat Dewan keamanan Nasional (NSC) yang digelar segera setelah berita itu mencuat.

"Uji tersebut bukan hanya menjadi provokasi serius bagi keamanan nasional kami, namun juga ancaman bagi masa depan kami... dan tantangan kuat bagi perdamaian serta stabilitas internasional," katanya, dengan menyerukan pemberlakuan hukuman keras bagi Pyongyang.

Dalam pernyataan sebelumnya, Seoul mengatakan akan "mengambil langkah yang diperlukan termasuk sanksi tambahan oleh Dewan Keamanan PBB... sehingga Korut akan membayar atas uji nuklirnya itu".

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengecam uji tersebut sebagai ancaman serius bagi keamanan negara kami. "Ini jelas melanggar resolusi DK PBB dan tantangan serius terhadap upaya non-proliferasi internasional," katanya di Tokyo, dan menambahkan bahwa negaranya akan mengkoordinasikan upaya di kalangan negara-negara anggota PBB untuk menghadapi aksi ini.

Di Washington, Gedung Putih belum memastikan soal uji tersebut, namun berjanji menanggapi secara aktif pada setiap dan semua provokasi Korea Utara. (ant/azw)