BENGKALIS (HR)-DPRD Bengkalis berharap rencana “merumahkan” para tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bengkalis, khususnya Sekretariat Daerah, tidak menimbulkan gejolak atu konflik sosial. Untuk itu, kepada Pemkab diharapkan bisa mencari solusi yang tepat dalam melaksanakan rencana tersebut.

“Pada prinsipnya kita di DPRD Bengkalis berharap kalau bisa jangan sampai adalah pemberhentian para tenaga kerja honorer, dengan catatan dari sisi kemampuan anggaran masih memungkinkan. Kalau dengan alasan untuk efisiensi, harus dicarikan formula yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi kepada wartawan, Selasa (5/1).

Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan dengan adanya komentar dari Pj Bupati Bengkalis, H Ahmad Syah Harrofie, yang akan melakukan evaluasi terhadap ratusan tenaga kerja honoer di lingkungan Sekretariat Daerah, dan dimungkinkan akan ada honorer yang dirumahkan, atau diputus kontrak kerja.? Rencana tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat bahwa banyak tenaga honorer, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis yang keberadaannya kurang efektif dan dinilai hanya membebani anggaran daerah.

Menurut Heru Wahyudi, tidak efektifnya keberadaan tenaga honorer bisa jadi karena kurang berjalannya pendelegasikan tugas kepada para tenaga honorer. Sehingga tenaga honoer ini tidak tau apa yang harus mereka lakukan. Disisi lain, bisa juga terjadi karena kurangnya pembinaan dari atasan. “Menurut saya sejauh honorer ini mau bekerja, dan dari sisi anggaran tidak ada masalah, maka perlu dilakukan pembinaan, tidak perlu sampai kepada pemutusan hubungan kerja. Namun, kalau memang honorer ini yang buat kelaku maka tidak salah rasanya kalau diberhentikan. Masih banyak anak-anak Bengkalis yang potensial tapi belum mendapat kesempatan untuk bekerja,” papar Heru.

Dengan minimnya lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis, Heru mengatakan, rencana  pemberhentian tenaga honorer memang sangat sensitif. Sebagai wakil rakyat, Heru berpesan kepada Pj Bupati agar rencana ini kalau tetap ingin dilakukan,  benar-benar dilakukan secara transparan. “Transparan dalam arti kata evaluasinya itu harus jelas, parameter yang dinilai apa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak terkait, terutama honorer itu sendiri,” kata Heru.(man)