PASIR PENGARAIAN (HR)- Anggota DPRD Rohul Sahril Topan meminta agar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat reses dan hasil musrenbang dijadikan barometer dan acuan untuk kegiatan APBD.

Sehingga antara DPRD dan Pemerintah terjalin sinkronisasi, karena reses merupakan kewajiban dan amanat undang-undang.

Hal itu disampaikan Sahril Topan, kepada Haluan Riau, Senin (4/1) menindaklanjuti apsirasi masyarakat mengenai saranan insfranstruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Sebenarnya sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah itu harus ada dengan menjadikan hasil reses dan musrenbang sebagai barometer kegiatan APBD,” tegasnya.

Menurut Sahril Topan, sesuai dengan ketentuan harusnya pada saat penyusunan RKPD disusun antara Pemerintah dan DPRD, dan itu nantinya yang menjadi APBD untuk dilaksanakan. “Inilah yang seharusnya didorong ke depan,” tambah Sahril Topan.

Oleh sebab itu Politisi dari Fraksi PAN tersebut menegaskan, berhubung pembangunan di ibukota kabupaten sudah hampir rampung, dia berharap supaya kegiatan tahun 2016 mendatang difokuskan ke desa-desa. Karena bagaimanapun juga peningkatan ekonomi masyarakat berpedoman kepada akses sarana insfranstruktur petani yang memadai.

“Terlepas dari itu, mengenai persoalan buruh, atau pemberlakuan UMK kepada pegawai honorer yang disampaikan Bupati Rohul, kita dukung. Kenapa? Karena menghitung upah itu berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dan itu dasarnya Dewan pengupahan bersama Pemerintah menyusun UMK, sehingga apa? Honorer itu juga pekerja sehingga perlu diberikan upah yang cukup untuk menghidupi mereka,” tutup Sahril Topan.(gus)