JAKARTA (HR)-Setelah cukup lama tak memberikan tanggapan, Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan penegasan terkait isu perombakan kabinet, yang terus memanas sejak beberapa waktu belakangan ini. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menegasan bahwa perombakan jabatan menteri dalam kabinetnya, merupakan murni hak prerogatif dirinya.

Karena itu, jangan ada pihak yang mencoba mendikte, melakukan intimidasi atau mendesak pihaknya untuk segera melakukan perombakan kabinet tersebut.

Penegasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (3/1) sore.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak," tulis Jokowi.
Bahkan, di akhir unggahannya tersebut, Jokowi kembali mengulang pernyataannya. "Ini adalah hak prerogatif Presiden," tulis dia.

Tak pelak, unggahan Jokowi tersebut menuai beragam komentar pengguna Instagram. "First like and first comment Mr @presidenjokowidodo always support u Bpk #jokowi," demikian tulis akun @imalia07, akun yang pertama kali memberikan komentar.

Akun lainnya, @panji.simamora menyatakan dukungan Jokowi. "Yang tidak kompeten keluarkan, daripada jadi duri dalam daging, Indonesia punya presiden yang hebat," tulis dia.

Ada akun yang malah bertanya siapa menteri yang akan diganti dan dikait-kaitkan ke partai pengusung Jokowi. "Tag siapa nih pa? @pdip bukan?" tulis akun @raksukan.
 
Seperti dirilis sebelumnya, perihal reshuffle kabinet tersebut, membuat partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK, makin panas. Salah satu pemicunya, adalah terkait klaim dari Partai Amanat Nasional, yang mengaku mendapat jatah dua kursi menteri di kabinet.

Buntutnya, reaksi berupa penolakan muncul dari sejumlah parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Di antaranya, dari Partai Hanura yang menyatakan menolak adanya 'penumpang gelap', serta Partai NasDem. Dalam hal ini, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Syarif Alkadrie, meminta jangan ada partai-partai mendikte kebijakan yang akan dilakukan presiden.

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua DPP PAN Aziz Subekti menyatakan bahwa partainya mendapatkan jatah dua kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengaku, dua kursi menteri tersebut adalah Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Namun, Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan presiden.


Sindiran Syarif, belakangan dibalas balik Aziz Subekti. Menurutnya, ia yakin Presiden Joko Widodo tidak bisa dipengaruhi terkait perombakan kabinet itu.
"Tokoh yang sampaikan bahwa presiden bisa didikte atau dipengaruhi itu merendahkan martabat presiden," ujarnya.

Menurut Aziz, Jokowi sudah memiliki modal yang cukup untuk menilai menteri-menterinya. Jokowi juga dianggap punya parameter sendiri. "Presiden punya penilaian, kemandirian dan analisa untuk melakukan apapun termasuk reshuffle," ujarnya.

Oleh sebab itu, bila nantinya ada reshuffle, Aziz menilai itu bukan karena ada desakan ke Jokowi. Melainkan memang presiden sudah menginginkannya. "Kalau ada reshuffle itu karena presiden memang membutuhkan," ujarnya ketika itu. (bbs/kom/dtc/sis)