SELATPANJANG (HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas kepengawasan. Ini terlihat jelas dari terlambatnya pengesahan APBD 2016 Kepulauan Meranti, Riau.

"Terlambatnya pengesahan ini, berakibat fatal. Otomatis banyak pihak dirugikan," kata Aziz, salah seorang tokoh wilayah pesisir Kepulauan Meranti, Jumat (1/1).

Aziz menilai, dengan kosongnya kas daerah dan terlambatnya pengesahan APBD 2016 bukti nyata bahwa DPRD Meranti kurang bekerja. Kelemahan di tingkat SKPD luput dari pengawasan. "Seharusnya mereka (DPRD) bisa memanggil. Memang tugas mereka untuk mengawasi," ujar Aziz seperti dikutip dari GoRiau.com.

Aziz juga menyesalkan 30 anggota legislatif Meranti yang sudah mendapat fasilitas mewah atas nama wakil rakyat. Tapi, dalam bekerja, legislatif tidak mencerminkan akan memperjuang kepentingan masyarakat banyak.

"Dia itu pilihan rakyat, bekerja untuk rakyat, seharusnya mereka malu dengan kejadian ini. Banyak pihak dirugikan dari terlambatnya pengesahan APBD, kalau tidak mampu ya harus mundur," ujarnya lagi.

Ke depan, Aziz juga menyarankan agar DPRD bekerja sesuai mekanisme dan fungsi dengan maksimal. Ia juga berharap agar 30 anggota legislatif Meranti itu menjauhilah kepentingan pribadi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, demi pembangunan Meranti sebagaimana yang diharapkan bersama.

Sementara untuk Pemda, Aziz juga mengingatkan bahwa selaku kabupaten baru, Meranti ini memang perlu banyak berbenah. Meranti butuh tenaga terampil yang siap membangun. Untuk itu, diharapkan Bupati terpilih harus meletakkan anak daerah yang mampu bekerja di setiap SKPD. Kalau pun harus mengambil orang luar untuk ditempatkan di bagian tertentu, wajib berdomisili dan punya rumah di Selatpanjang.

"Jabatan itu dilelang, mereka yang dari luar harus punya rumah di sini. Ini akan meminimalisir pejabat Meranti hilang pada hari kerja, dan perputaran uang akan banyak di Meranti," kata mantan anggota legislatif di Kota Sagu ini  lagi.(grc/pep)