TELUK KUANTAN (HR)-Bupati Sukarmis berharap DPRD tidak menyianyiakan aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat. Ada 327 ribu masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah maupun DPRD.

"Ada 327 ribu masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, saya tidak mau ada adu domba di masyarakat. Ini tidak bisa kita sia siakan. Apakah dewan akan menyianyiakan aspirasi masyarakat?, ini tergantung anggota dewan," kata Bupati Sukarmis saat menyampaikan nota pengantar RAPBD 2016, Senin (28/12).

Hal tersebut disampaikan Bupati melihat minimnya kehadiran anggota Dewan saat sidang paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD 2016.

Menurut Sukarmis, keterlambatan pengesahan Ranperda APBD akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan kepada Kepala daerah dan DPRD didaerah masing-masing. Untuk itu dengan kerjasama yang baik semoga hal ini tidak terjadi.

Karena pemerintah sendiri katanya, pada 2016 akan menuntaskan kegiatan yang menjadi skala prioritas, diantaranya dibidang pendidikan dengan membangun sekolah bertingkat dimasing-masing kecamatan yang terletak dilintas jalan Provinsi dan kabupaten. Selain itu Sukarmis juga menyampaikan akan tetap melaksanakan program sekolah gratis di SD dan menengah.

Dibidang ionfrastruktur pemerintah juga akan menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Kemudian dibidang kesehatan kita tetap mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan beberapa fasilitas kesehatan yang memadai.

Sementara Ketua DPRD Andi Putra menanggapi keterlambatan penyampaian KUA PPAS ini tidak ada unsur kesengajaan, tapi ini memang karena keterlambatan angka dana bagi hasil. Karena itu katanya, mari kita bersama-sama bersama menuntaskan dengan waktu yang sangat sempit.

Kalau diperlukan pembahasan dapat dilaksanakan pada malam hari, hari libur, penuntasan pembahasan sampai dengan pengesahannya nanti sangat terkait dengan kebutuhan kita semua terutama kebutuhan masyarakat Kuansing mendapatkan pembangunan. (rob)