PDI-P tak Mau Ada Kocok Ulang Pimpinan DPR
JAKARTA (HR)-Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan Fraksi PDI-P tidak akan mengusulkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) untuk kocok ulang pimpinan DPR.Menurut dia, Fraksi PDI-P akan mengikuti aturan yang telah dibuat sebelumnya.
"Tidak ada, tidak ada pikiran mekanisme kocok ulang. Kita menyadari dan ini sama seperti saat Komisi III, jika memang itu milik Demokrat, ya itu milik Demokrat," ujar Trimedya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (22/12).
Sebelumnya, upaya melobi parpol-parpol di DPR untuk membuka wacana kocok ulang paket pimpinan DPR mulai dilakukan Partai Golkar hasil Munas Ancol.
Kocok ulang pimpinan DPR ini bisa dilakukan apabila mayoritas fraksi setuju merevisi Undang-Undang MD3.
Wacana revisi UU MD3 dan kocok ulang muncul setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.
Di dalam Pasal 87 ayat 3 UU MD3 disebutkan, jika salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas sampai ada pimpinan definitif.(kcm/dar)
- Teknis Pemilu 2019 Lebih Rumit, Pemilih Diperkirakan Asal Coblos
- Daerah Kekurangan Dana Bisa Tunda Pilkada
- NasDem Tolak Dana Parpol, Gerindra-PAN Masih Mengkaji
- Bahas Anggaran Pilkada 2020, Bawaslu Riau Kunker ke Kuansing
- Pengamat: Politik Uang Terus Abadi Selama Pemerintah tak Berbenah Diri
- Jimly Asshiddiqie Punya Kemampuan Pimpin ICMI
