Batam (HR)- Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah 2016 sebesar Rp2,59 triliun dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Senin  (23/12).

Dana yang diajukan Pemkot Batam itu meningkat Rp211,74 miliar dibandingkan APBD Batam 2015 sebesar Rp2,3 triliun.
Peningkatan RAPBD dipicu oleh kenaikan target pendapatan daerah sebesar 14 persen dari Rp2,399 triliun pada 2015 menjadi sekira Rp2,6 triliun pada 2016.

Pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah pada 2016 sebesar Rp891,91 miliar. Dana itu berasal dari Pajak Daerah Rp673,4 miliar, retribusi Rp80,42 miliar dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,807 miliar.
"Ada juga lain-lain PAD yang sah, senilai Rp126,24 miliar," kata Walikota.

Dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat, Batam rencananya memperoleh Rp1,011 triliun. Dana itu diperoleh dari bagi hasil pajak Rp158,696 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp126,52 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp576,93 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp149,34 miliar.

"Juga ada lain-lain pendapatan yang sah, sekitar Rp496,49 miliar. Naik 140,7 miliar," sambung Dahlan. Lain-lain pendapatan berasal dari pendapatan hibah Rp1 miliar dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain Rp372 miliar, dana tambahan penghasilan guru PNSD Rp4,153 miliar tunjangan guru profersi PNSD Rp78,9 miliar dan dana insentif daerah Rp40,4 miliar.

"Dana itu akan dibelanjakan untuk pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, tiap kelurahan Rp750 juta untuk prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota dan pengendalian banjir,"kata Walikota menjelaskan. Sementara itu, pemerintah merencanakan dana belanja sebesar Rp2,59 triliun. Dari dana itu Rp866,85 miliar untuk belanja tidak langsung dan Rp1,7 triliun untuk belanja langsung.

Dana tidak langsung dibelanjakan untuk pegawai Rp824,51 miliar,belanja hibah Rp32,97 miliar, dana bantuan sosial Rp4,651 miliar dana bantuan keuangan Rp1,7 miliar dan belanja tidak terduga Rp3 miliar.

Dalam RAPBD yang diajukan, pemerintah juga merencanakan penerimaan pembiayaan APBD sebesar Rp190 miliar, sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya Rp181,9 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp8,5 miliar.(ant/ivi)