SELATPANJANG (HR)-Ketua Komisi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dedi Putra menginginkan Kepulauan Meranti mulai tertib. Sebab, di usia ke-7 ini sudah sepatutnya Meranti menjadi salah satu kabupaten terbaik se Riau.

Tertib dalam segala bidang itu sudah, kata Dedi, sudah disampaikan ke beberapa SKPD di bawah pengawasan komisi B. "Kita sudah mengingatkan SKPD, mulai sekaranglah menertibkan semuanya," kata Dedi Putra.

Diujarkan Dedi lagi, jika dari usia ke 7 ini mulai menertibkan, setidaknya di usia 10 tahun sudah bisa tertib, baik di bidang pembangunan maupun jalan raya. Saat ini masyarakat Meranti sudah menyadari bahwa mereka merupakan warga yang tinggal di kabupaten.

"Masa 10 tahun sudah harus tertib semua. Masyarakat kita sudah siap untuk itu," kata Dedi Putra.

"Bangunan kita sudah ada perda IMB, untuk rekayasa jalan kota Dishub sudah melakukannya. Rekayasa jalan tahun ini uji coba," tambah Dedi lagi. Ketika disinggung tentang perkembangan perekonomian dan pembangunan sejak pisah dari Kabupaten Bengkalis, kata Politisi PPP ini, Meranti sudah nampak gencar membangun perekonomian. Hal itu terlihat dari aktivitas dalam jual beli dan perdagangan yang sangat tinggi.

"Dan apapun yang dilakukan oleh penjual, pasti mereka mendapat keuntungan, baik pedagang kecil maupun besar," kata Dedi juga.

Sementara itu dari segi pembangunan, kata Dedi pula, sudah terlihat jelas. Dimana, pembangunan di Selatpanjang sudah mulai menunjukkan ibukota sebagai salah satu kabupaten. Arah untuk membangun pun sudah nampak, sehingga untuk meneruskan pembangunan itu sudah mudah.

"Masyarakat kita sudah memiliki rasa iri, kenapa tempat mereka belum dibangun. Itu artinya pembangunan di Meranti memang sudah ada, cuma belum merata," ujarnya. Di usia ke-7 Meranti ini, Dedi berharap adanya pemerataan pembangunan dan menfasilitasi pelaku ekonomi baik masalah tempat, harga, maupun ketersediaan barang.
a
Untuk itu pula, guna memperkuat perekonomian di Meranti, DisperindagkopUKM diminta mengambil kebijakan dalam membantu modal usaha. "Kalau tidak bisa memberikan pinjaman tunai, adakan trobosan, untuk menghentikan ketergantungan pedagang kita ke rentenir," ujar penasehat PWI Kepulauan Meranti ini. (jos)