PEKANBARU (HR)-Kabar gembira bagi masyarakat Riau yang berada di pedesaan. Untuk tahun 2016 mendatang, porsi Dana Desa yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp250 miliar. Sehingga total dana pada sektor ini hampir mencapai Rp1 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Wilayah Riau, Herry Sunardjo, di sela-sela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016, Kamis (17/12) di ruang Pauh Janggi, Gedung Daerah Riau. Penyerahan DIPA tersebut dilakukan Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman.

DIPA tersebut diserahkan kepada seluruh pihak, di antaranya seluruh satuan kerja, Pemkab/Pemko se-Riau dan instansi vertikal lainnya.

Menurut Herry, meski DIPA Riau tahun 2016 menurun sebesar Rp4 triliun, namun di sektor lain ada peningkatan, seperti Dana Desa. "Memang ada penurunan, tapi untuk dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp250 miliar bila dibandingkan tahun lalu. Jadi untuk Dana Desa hampir satu triliun," terangnya.

DIPA yang diterima Provinsi Riau sebesar Rp21,543 Triliun, yang terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp20,514 triliun, Dana Insentif Daerah Rp30 miliar dan Dana Desa sebesar Rp999,28 miliar.

Sedangkan DIPA yang diserahkan untuk satuan kerja Kementerian Negara dan lembaga, berjumlah 542 DIPA dengan nilai Rp6,52 triliun. Di antaranya DIPA untuk kantor pusat berjumlah 18 DIPA senilai Rp1,56 triliun. Begitu pula DIPA untuk satuan kerja yang berada di daerah meliputi kantor vertikal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan berjumlah 524 DIPA dengam nilai Rp4,96 triliun.

Sedangkan untuk DIPA lainnya, untuk Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebesar Rp4,094.277 triliun, intansi vertikal seperti Korem 031/Wirabima Rp222,173 miliar, Lanud Roesmin Nurjadin Rp68,056 miliar dan Polda Riau Rp909,848 miliar.

Kemudian, BPK Perwakilan Riau Rp12,014.663 miliar, Kejaksaan Tinggi Riau Rp44,127.853 miliar dan Pengadilan Negeri Tinggi Pekanbaru Rp21,927.115 miliar.

Sementara untuk instansi pendidikan, DIPA tersebut antara lain diterima Univesitas Riau Rp392,442 miliar, Univesitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Rp270,386 miliar, Kanwil Kemenag Riau Rp19,078 miliar dan Kanwil Hukum dan HAM Pekanbaru Rp12,713 miliar.

Segera Dijalankan
Dalam sambutannya, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, meningatkan segenap pihak penerima DIPA untuk segera menjalankan dana yang bersumber dari APBN tersebut, khususnya untuk yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur.

"Untuk menjalankan semua itu, perlu adanya komitmen bersama. Mari sama-sama mewujudkan good governance dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta sejalan dengan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara untuk pelaksanaan APBN dengan profesional, transparan dan akuntabel," ingatnya.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada instansi pemerintah, kementerian dan lembaga yang telah menjalankan APBN sesuai dengan peruntukan dan juga ketepatan dalam laporan, serta percepatan penggunaan anggaran yang telah dijalankan pada tahun 2015.

Ada enam instansi yang menerima penghargaan itu. Yakni pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Riau, Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Universita Riau, UIN Suska Riau, Ditres Narkoba polda Riau dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Riau.

Berikut data lengkap penerimaan DIPA 2016, Provinsi dan 12 Kabupaten Kota.

Provinsi Riau, DBH pajak Rp877,343 milyar, DBH SDA Rp1,017.991 trilun, DAU Rp733,745 milyar, DAK fisik Rp258,186 miliar, DAK non fisik Rp1,198.093 trilun, total Rpl4,094.278 trilun.

Kabupaten Bengkalis DBH Pajak Rp1,192.605 triliun, DBH SDA Rp1,071.571 triliun, DAK fisik Rp99,970 miliar, DAK non fisik Rp204,966 miliar, Dana Desa Rp85,635 miliar, total Rp2,654.747 triliun.

Kabupaten Inhil, DBH pajak Rp59,610 miliar, DBH SDA Rp196,374 miliar, DAU Rp898,405 miliar, DAK fisik Rp242,53 miliar, DAK non fisik Rp192,277 miliar, Dana Desa Rp123,119 miliar, total Rp1,712.320 triliun.

Kabupaten Inhu DBH pajak Rp115,439 miliar, DBH SDA Rp201,143 miliar, DAU Rp629,877 miliar, DAK fisik Rp124,154 miliar, DAK non fisik Rp128,231 miliar, Dana Desa Ro108,845 miliar, total Rp1,308.049 triliun.

Kabupaten Kampar DBH pajak Rp242,856 miliar, DBH SDA Rp410,769 miliar, DAU Rp721,682 miliar, DAK fisik Rp184,024 miliar, DAK non fisik Rp254,098 milyar, Dana Desa Rp151,160 miliar, total Rp1,964.589 triliun.

Kabupaten Kuansing DBH pajak Rp42,008 miliar, DBH SDA Rp189,251 miliar, DAU Rp600,565 miliar, DAK fisik Rp76,206 miliar, DAK non fisik Rp159,351 miliar, Dana Desa Rp130,622 miliar, total Rp1,203.103 triliun.

Kabupaten Pelalawan, DBH pajak Rp156,904 miliar, DBH SDA Rp237,588 miliar, DAU Rp596,801 miliar, DAK fisik Rp11,207 miliar, DAK non fisik Rp92,681 miliar, Dana Desa Rp66,400 miliar, total Rp1,266.582 triliun.

Kabupaten Rikan Hilir, DBH pajak Rp206,095 miliar, DBH SDA Rp508,833 miliar, DAU Rp347 miliar, DAK fisik Rp176,775 miliar, DAK non fisik Rp126,262 miliar, Dana Desa Rp102,917 miliar, total Rp1,521.881 triliun.

Kabupaten Rohul, DBH pajak Rp86,527 miliar, DBH SDA Rp191,058 miliar, DAU Rp641,115 miliar, DAK fisik Rp106,328 miliar, DAK non fisik Rp126,171 miliar, Dana Desa Rp88,205 miliar, total Rp1,240.950 triliun.

Kabupaten Siak, DBH pajak Rp439,787 miliar, DBH SDA Rp511,615 miliar, DAU Rp248,935 miliar, DAK fisik Rp122,416 miliar, DAK non fisik Rp117,133 miliar, Dana Desa Rp77,109 miliar, total Rp1,521.996 triliun.

Kota Dumai DBH pajak Rp52,732 miliar, DBH SDA Rp188,476 miliar, DAU Rp406,177 miliar, DAK fisik Rp67,654 miliar, DAK non fisik Rp71,809 miliar, total Rp786.787 miliar.

Kota Pekanbaru, DBH pajak Rp134,583 miliar, DBH SDA Rp185,132 miliar, DAU Rp789,341 miliar, DAK fisik Rp85,454 miliar, DAK non fisik Rp123,797 miliar, total Rp1,318.306 triliun.

Kabupaten Meranti DBH pajak Rp70,106 miliar, DBH SDA Rp227,287 miliar, DAU Rp371,69 miliar, DAK fisik Rp154,078 miliar, DAK non fisik Rp56,411 miliar, Dana Desa Rp65,267 miliar, total Rp949,839 miliar. (nur)