PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, yang diserahkan Presiden Joko Widodo, Senin (14/12) di Jakarta.

Secara garis besar, porsi yang diterima Riau pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp4 triliun lebih, jika dibanding dengan anggaran serupa pada tahun 2015. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Riau.
 
Menurut Plt Sekdaprov Riau, M Yafiz, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan

DIPA Anggaran (DIPA) tahun 2016 tersebut, diserahkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Namun ia mengakui, DIPA yang diterima Riau pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

"Plt Gubri yang langsung menerimanya. Untuk tahun 2016 ini, DIPA kita mengalami penurunan hingga mencapai Rp4 triliun," terangnya, Senin kemarin.

Lebih lanjut, Yafiz menjelaskan, pada tahun 2015 lalu, DIPA untuk Riau tercatat sebesar Rp25,530 triliun lebih. Sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp21,543 triliun. Dalam hal ini, ada penurunan yang cukup signifikan, yang besarannya mencapai Rp4 triliun.

Kabupaten Bengkalis tercatat sebagai daerah yang paling banyak menerima DIPA, yakni sebesar Rp2.654.747 triliun. Sedangkan yang paling sedikit menerima DIPA adalah Kota Dumai, yakni sebesar Rp786,787 miliar. "Pemprov sendiri mendapatkan DIPA  Rp4.094.278 triliun," ungkap Yafiz.

Berikut data lengkap penerimaan DIPA 2016, Provinsi dan 12 Kabupaten Kota.

Provinsi Riau, DBH pajak Rp877,343 milyar, DBH SDA Rp1.017.991 trilun, DAU Rp733.745 milyar, DAK fisik Rp258.186 miliar, DAK non fisik Rl1.198.093 trilun, total Rp4.094.278 trilun.

Kabupaten Bengkalis DBH Pajak Rp1.192.605 triliun, DBH SDA Rp1.071.571 triliun, DAK fisik Rp99.970 milyar, DAK non fisik Rp204.966 milyar, dana desa Rp85.635 milyar, total Rp2.654.747 triliun.

Kabupaten Inhil, DBH pajak Rp59.610 miliar, DBH SDA Rl196.374 miliar, DAU Rp898.405, DAK fisik Rp242.53, DAK non fisik Ro192.277, dana desa Rp123.119 Milyar, tital Rp1.712.320 triliun.

Kabupaten Inhu DBH pajak Rp115.439 milyar, DBH SDA Rp201.143 milyar, DAU Rp629.877 milyar, DAK fisik Rp124.154 milyar, DAK non fisik Rp128.231 milyar, dana desa Ro108.845 milyar, total Rp1.308.049 triliun.

Kabupaten Kampar DBH pajak Rp242.856 miliar, DBH SDA Rp410.769 miliar, DAU Rp721.682 miliar, DAK fisik Rp184.024 miliar, DAK non fisik Rp254.098 milyar, dana desa 151.160 miliar, total Rp1.964.589 triliun.

Kabupaten Kuansing DBH pajak Rp42.008 miliar, DBH SDA Rp189.251 miliar, DAU Rp600.565 miliar, DAK fisik Rp76.206 miliar, DAK non fisik Rp159.351 miliar, dana desa Ro130.622 miliar, total Rp1.203.103 triliun.

Kabupaten Pelalawan, DBH pajak Rp156.904 miliar, DBH SDA  Rp237.588 miliar, DAU Rp596.801 miliar, DAK fisik Ro11.207 miliar, DAK non fisik Ro92.681 miliar, dana desa Rp66.400 miliar,  total Rp1.266.582 triliun.

Kabupaten Rikan Hilir, DBH pajak Rp206.095 miliar, DBH SDA Rp508.833 miliar, DAU Rp347.000 miliar, DAK fisik Rp176.775 miliar,  DAK non fisik Rp126.262 miliar, dana desa Rp102.917 miliar, total Rp1.521.881 triliun.

Kabupaten Rohul, DBH pajak Rp86.527 miliar, DBH SDA Rp191.058 miliar, DAU Rp641.115 miliar, DAK fisik Rp106.328, DAK non fisik Rp126.171 miliar, dana desa Rp88.205 miliar, total Rp1.240.950 triliun.

Kabupaten Siak, DBH pajak Rp439.787 miliar, DBH SDA Rp511.615 miliar, DAU Rp248.935 miliar, DAK fisik Rp122.416 miliar, DAK non fisik Rp117.133 miliar, dana deaa Rp77.109 miliar, total Rp1.521.996 triliun.

Kota Dumai DBH pajak Rp52.732 miliar, DBH SDA Rp188.476 miliar, DAU Rp406.177 miliar, DAK fisik Rp67.654 miliar, DAK non fisik Rp71. 809 miliar, total Rp786.787 miliar.


Kota Pekanbaru, DBH pajak Rp134.583 miliar, DBH SDA Rp185.132 miliar, DAU Rp789.341 milyar, DAK fisik Rp85.454 miliar, DAK non fisik  Rp123.797 miliar, total Rp1.318.306 triliun.

Kabupaten Meranti DBH pajak Rp70.106 miliar, DBH SDA Rp227.287 miliar, DAU  Rp371. 690 miliar, DAK fisik Rp154. 078 miliar, DAK non fisik  Rp56.411 miliar, dana desa Rp65.267 miliar, total Rp949.839 miliar.

Untuk total keseluruhan DBH pajak yang diterima Pemprov dan kabupaten dan kota Rp3.730.595 triliun. DBH SDA Rp5.137.007 triliun, DAU Rp6.989.373 triliun. DAK fisik Rp1.805. 347 triliun, DAK non fisik Rp2.851.826 triliun. Dana desa Rp999.979 miliar. Dengan total keseluruhan Rp21.543.427 triliun. (nur)