Jakarta (hr)-Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki menegaskan bahwa kemerdekaan negaranya tidak bisa dinegosiasikan, menanggapi pendudukan ilegal Israel selama 27 tahun sejak Palestina menyatakan merdeka pada November 1988.

"Sejak 1948 sampai hari ini, Israel memilih jalan akuisisi ilegal di wilayah kami termasuk Jerusalem dengan kekerasan, pemindahan paksa, dan kolonisasi," ujarnya dalam Konferensi Internasional tentang Palestina di Jakarta, Senin (14/12).

Dalam konferensi yang dihadiri 25 negara anggota Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina (CEIRPP) dan 24 negara pengamat itu, ia menjelaskan bahwa dari hari ke hari warga Palestina berusaha mempertahankan tanah dan rumah mereka dari ancaman penghancuran dan penggusuran.

Pendudukan ilegal yang dilakukan dengan kekerasan tersebut menjadi sumber penderitaan yang harus dirasakan rakyat Palestina setiap hari.
"Keluarga-keluarga kami dibakar, anak-anak muda kami dibunuh di jalan-jalan," kata Riad.

Oleh karena itu, ia menyeru negara-negara lain dan organisasi internasional untuk menghentikan kebijakan keliru dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel.

"Negara dan institusi internasional wajib memastikan dipatuhinya hukum internasional, termasuk menghapuskan impunitas yang selama ini membuat Israel bebas bertindak di atas hukum," tuturnya.

Israel terus berusaha mengubah status quo Jerusalem timur, yang merupakan Tanah Suci bagi tiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, dengan mengalihkan isu politik Israel-Palestina menjadi isu agama.

"Ketika berubah menjadi perselisihan antaragama, ini akan menjadi konfrontasi yang tidak akan pernah selesai. Ini adalah kebodohan pemikiran Netanyahu, dia berusaha mengundang seluruh Muslim dan Yahudi ke dalam pusaran konflik," ujar Riad.

Palestina sendiri mengharapkan sebuah penyelesaian di mana Jerusalem sebagai tempat suci dan bersejarah tidak lagi menjadi sumber konflik antarkedua negara. "Semangat rakyat Palestina dan dukungan internasional membuat kami terus mempertahankan Jerusalem. (ant/dar)