PEKANBARU (HR)- Dewan meminta agar pemerintah Provinsi  Riau  segera mencairkan dana beasiswa untuk seluruh tingkatan yang sudah dianggarkan dan disahkan dalam APBD Perubahan 2015.

Pasalnya, APBD P sudah disahkan dan sisa waktu penggunaan anggaran yang semakin sempit dan tutup buku semakin dekat, yakni pada 25 Desember dan ditakutkan dana beasiswa yang sudah dianggarkan tidak terealisasi.

Anggota Komisi E DPRD Riau Muhammad Adil, mengungkapkan dana beasiswa totalnya miliaran rupiah dan dalam hearing Komisi E dengan Biro Kesra beasiswa mengaku belum dapat mencairkan karena belum adanya Daftar Pengguna Anggaran (DPA).

"Pemprov harus segera mencairkan anggaran beasiswa ini, sekarang kan sudah mau tutup buku," ungkapnya, Senin (14/12) di Gedung DPRD Riau.

Ia menyebutkan, kalau anggaran dana beasiswa ini tidak dicairkan dan APBD P yang sudah disahkan tidak dijalankan, itu berarti pengesahannya percuma dilakukan.

"Kalau  APBD P ini tidak jalan untuk apa kita sahkan, saya yakin kalau APBD ini tidak jalan Silpa bisa mencapai Rp7 triliun," ujarnya.

Menurutnya, tidak jalannya program APBD yang sudah dianggarkan terjadi akibat pelaksana tugas gubernur memilih pejabat SKPD yang tidak berkompeten dalam bekerja.

"Kalau program tidak jalan berarti kinerja SKPD perlu dipertanyakan dan Plt Gubri perlu mengevaluasinya. Padahal, anggaran sudah ada dan SKPD tinggal menjalankannya.

Kalau programnya tidak jalan harusnya SKPD itu malu," pungkasnya. (rud)