BENGKALIS  (HR)-Panitia Khusus  Unit Layanan Pengadaan  DPRD Bengkalis didesak untuk menelusuri dugaan adanya keterlibatan oknum anggota DPRD maupun pejabat eselon dan Aparatur Sipil Negara Pemkab Bengkalis sebagai “mafia proyek” dalam pengaturan lelang proyek di ULP serta melakukan intervensi.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bengkalis HSuhaimi SH mengatakan, bahwa dalam proses pelelangan proyek di Bengkalis, apalagi sejak ULP terbentuk pelelangan proyek diduga sarat dengan intervensi dari sejumlah pejabat eselon maupun oknum Dewan sendiri. Bukan rahasia lagi, ada beberapa oknum anggota Dewan serta pejabat eselon II dan III yang ikut mengatur proyek, bersekongkol dengan rekanan dan pokja di ULP.
“Persoalan lelang proyek di Bengkalis ini dari tahun ke tahun masalahnya itu ke itu saja, tidak ada hal baru. Seharusnya Pansus ULP DPRD Bengkalis sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam pelelangan proyek tersebut, ada oknum Dewan dan pejabat yang diduga kuat terlibat “mafia proyek” mengatur pemenang lelang kemudian meminta setoran kepada rekanan pemenang lelang,” ungkap Suhaimi, Minggu (13/12).

Menurutnya lagi, Pansus ULP jangan hanya terpaku kepada persoalan tekhnis pelelangan saja, dengan menyebut kesalahan atau persoalan lelang muncul dari pokja-pokja di ULP semata. Ada faktor yang menyebabkan pokja-pokja tersebut, melakukan kesalahan proses lelang, karena diduga ada intervensi dari pihak di atasnya, seperti anggota DPRD dan pejabat maupun ASN di Pemkab Bengkalis.

Kemudian sambung Suhaimi, ketua-ketua pokja di ULP itu sendiri memiliki atasan di SKPD tempat mereka bertugas, karena ketua pokja itu paling tinggi pejabat eselon III, malahan ada ketua pokja yang bukan eselon. Tentu saja mereka sangat mudah diintervensi oleh atasannya. Apalagi persoalan lelang menyangkut dengan urusan bagi duit-duit yang melibatkan ULP, rekanan serta oknum di luar ULP sendiri.

“Makanya kita mendesak Pansus ULP kalau memang serius untuk menyingkap tabir gelap pelelangan proyek di Bengkalis ini yang sudah berlangsung sejak lama. Siapa saja yang bermain dalam lelang tersebut, karena di bengkalis ini mafia proyek sudah melibatkan banyak pihak, bahkan dri kalanngan dewan dan pejabat juga ada disana. Pemain proyek di Bengkalis ini sudah tahu kok, siapa anggota dewan dan pejabat yang mengintervensi atau jadi mafia lelang,” tambah Suhaimi.

Pansus Tetap Bekerja
Menanggapi keinginan asosiasi rekanan supaya Pansus ULP DPRD Bengkalis menyingkap tabir gelap mafia proyek yang diduga juga berasal dari kalangan DPRD dan pejabat di Pemkab Bengkalis sendiri, anggota Pansus ULP Nurazmi Hasyim mengaku akan meneruskan hal tersebut di tingkat Pansus. Sampai saat ini Pansus ULP masih terus bekerja, menggali beberapa temuan serta memanggil pihak-pihak terkait.

Politisi Partai Demokrat itu bahkan menyebut kalau dalam minggu ini Pansus akan kembali memanggil pihak ULP, mulai dari ketua ULP sampai dengan pokja-pokja untuk dilakukan pendalaman. Sedangkan soal dugaan keterlibatkan oknum DPRD dan pejabat di Pemkab Bengkalis, ia mengaku Pansus belum mengarah ke sana, namun tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan crossceck terhadap dugaan tersebut.

“Dalam pekan depan (minggu ini,red) kita akan memanggil kembali ULP beserta dengan pokja-pokja-nya. Kita di Pansus masih terus melakukan pendalaman atas laporan masyarakat serta temuan kawan-kawan LSM dan asosiasi konstruksi terhadap dugaan pelanggaran lelang di ULP,”papar Nurazmi.***