PEKANBARU (HR)- Pengesahan APBD Riau 2016 direncanakan 14 Desember. Dalam Rancangan APBD 2016 dialokasikan dana sebesar Rp123,448 miliar guna penanggulangan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Total RAPBD Riau 2016 sebesar Rp11, 298 triliun dengan rincian belanja langsung sebesar Rp5,069 triliun dan belanja tidak langsung Rp6,230 triliun. RAPBD 2016 bersumber pendapatan daerah sebesar Rp7,703 triliun, dari PAD sebesar Rp3,495 triliun dan lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp876,89 miliar.  Defisit anggaran sebesar Rp3,595 triliun yang akan ditutupi dari penerimaan biaya dari Sisa Lebih anggaran (Silpa) tahun 2015.

Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, menyebutkan sampai saat ini, tahapan pengesahan APBD Riau 2016 sudah selesai penyampaian nota keuangan yang dilakukan Plt Gubernur Riau. Kemudian, proses selanjutnya masih ada beberapa tahapan yang akan dilalui.

"Insya Allah, pengesahan dijadwalkan pada tanggal 14 Desember, setelah paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2016," ungkap Sunaryo di Gedung DPRD Riau, Selasa (8/12).

Politisi PAN ini menyebutkan, sampai pengesahan  masih memerlukan beberapa tahapan, yakni pandangan fraksi dan jawaban kepala daerah Gubernur Riau. Setelah itu,dilakukan pembahasan kembali di tingkat komisi. "Dan setelah selesai finalisasi baru selanjutnya dilakukan pengesahan," jelasnya.

Dalam RAPBD 2016, Pemprov Riau mengalokasikan dana anggaran  pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan sebesar Rp123,448 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan dalam belanja langsung SKPD maupun dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten kota.

"Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 disusun dengan melandaskan pada enam prioritas pengembangan yang tertuang dalam  KUA Tahun anggaran 2016," ungkap Pelaksana tugas Gubernur Riau (Plt Gubri) Arsyadjuliandi Rachman.

Kemudian, anggaran pendidikan sebesar Rp2,322 triliun yakni 10,88 persen dan Rp1,228 triliun untuk bidang kesehatan. Pemprov Riau bertekad fokus dalam menggunakan kebijakan fiskal membangun dan memperbaiki infrastruktur yang strategis bagi perekonomian.

"Dan meningkatkan program perbaikan pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Plt Gubri. ***