PULAU TOPANG (HR)- Para nelayan tradisionil yang beroperasi di perairan laut sekitar Pulau Topang- belakangan ini semakin mengeluh akibat menurunnya hasil tangkapan mereka. Tidak jarang para nelayan tersebut harus pulang tanpa membawa hasil yang mencukupi nafkah keluarga.

Untuk menutupi kebutuhan harian rumah tangga, terkadang  para nelayan ini harus menumpuk hutang di kedai.
Menurunnya hasil tangkapan ikan tersebut, diduga kuat karena perairan Meranti semakin lama kian  tercemar oleh berbagai faktor. Terutama oleh limbah yang  dibuang langsung ke laut, maupun operasional perusahaan tambang yang mengobrak abrik dasar laut.

Sehingga hasil mencari ikan yang kita dapat akhir-akhir ini bukan lagi menjanjikan masa depan, tapi justru  ancaman kemelaratan yang akan dialami oleh seluruh keluarga nelayan di Meranti.

“Kita menjaring ikan namun justru sampah yang memenuhi jaring.  Kondisi ini sangat mengkhawatirkan kami para nelayan tradisionil. Mau tidak mau pemerintah harus bersikap guna menanggapi persoalan yang dihadapi para nelayan di Meranti ini,”ungkap H Amiruddin, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada Haluan Riau di Selatpanjang Kamis kemarin.

Amir mengatakan, keluhan para nelayan ini juga sudah pernah diungkapkan, tak lama setelah beroperasinya perusahaan pertambangan bijih timah di wilayah itu. Nelayan berharap ada perlindungan nyata dari  pemerintah bagi masa depan para nelayan tersebut.

Ditambahkannya, sejak awal kita sudah wanti-wanti akan ada resiko dan dampak negative atas beroperasinya kapal penyedot bijih timah di perairan itu. Dan setelah 2 tahun lebih beroperasi pendapatan para nelayan-pun terbukti semakin berkurang.

“Ini persoalan serius yang harus dicarikan solusinya. Saya sendiri sudah meninjau lokasi nelayan gumbang di perairan tersebut, dan sejak kapal penyedot pasir timah itu beroperasi, maka ikanpun hilang entah kemana. Kuat dugaan kehadiran kapal keruk disana turut memperkeruh laut yang berdampak buruk bagi budidaya biota laut yang ada.

Dikatakan Amir, persoalan ini menurutnya juga akan disampaikannya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Apalagi mulai tahun depan izin pertambangan akan ditangani oleh provinsi. Sehingga kedepan nelayan tidak lagi menjadi korban, karena mata pencaharian dan masa depan nelayan itu sendiri adalah dari hasil tangkapan laut.(jos)