JAKARTA (HR)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Riau, Jon Erizal mengkritisi usulan dari satuan kerja Provinsi Riau. Usulan yang disampaikan belum menyentuh program yang diprioritaskan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikannya, Senin (26/1). "Dalam hal memperoleh pendanaan dari Pemerintah Pusat, Riau mesti memfokuskan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang sedang digalakkan pemerintah pusat antara lain, di bidang kemaritiman. Selain itu, Satker tidak mengusulkan pembangunan yang bersifat beverage. Bukan kita meremehkan program pendidikan, namun program itu sudah semua orang mengajukannya," ujar Wakil Ketua Komisi XI ini.
Jon Erizal memaparkan potensi besar yang tak dimiilki dan sangat potensial untuk dikembangkan yakni, Bahasa, Ombak Bono dan jalur perdagangan yang strategis. Bahasa, kata Jon, adalah aset Riau yang telah menjadi bahasa resmi Bangsa Indonesia, sehingga seharusnya Riau mempunyai perhatian lebih kepada pengembangan bahasa.
"Sebaiknya semua orang kalau mau belajar bahasa Riau menjadi rujukannya, dan menjadikan perpusatakaan bahasa di Riau menjadi barometer bahasa Indonesia," paparnya.
Kemudian, Ombak Bono yang tak dimiliki daeralah lain, seharusnya pemda mengusulkan rencana untuk pembangunan pariwisata Bono. "Saya tak mendengar dari tadi usulan ini, padahal ini merupakan potensi yang sangat bagus di Riau," ujarnya.
Di bidang kemaritiman, Riau mempunyai pantai terpanjang di wilayah jalur perdagangan yang paling penting di dunia. "Selama ini kita tak memanfaatkan itu, tapi Singapura dan Malaysia yang memetik manfaat ini, padahal kita pantainya terpanjang. Kita juga harus memprioritaskan program ini sesuai program dari pusat," katanya.
Jon Erizal mengatakan kalau tidak mengikuti slot program pemerintah pusat akan sulit untuk dialokasikan pemerintah pusat. Selain itu juga ada ikan di Bagansiapi-api terbanyak nomor 2 di dunia, kemudian pengamanan laut. "Ini harus kita kejar, kita cari sudut yang seksi yang semua bangsa ini lari ke sana," paparnya.
Tak hanya itu, Jon Erizal juga mengkritisi pejabat dan anggota DPRD hingga DPR dan DPD RI tak kompak, seperti saat event Islamic Soldarity Games (ISG) lalu yang bisa lepas ke daerah lain, meskipun sudah dari awal dipersiapkan digelar di Riau. **