Dewan Ancam Audit Investigatif Seluruh BUMD

Senin, 08 Desember 2014 - 03:32 WIB

Ilustrasi

PEKANBARU (HR)-Komisi C DPRD Riau mengancam akan melakukan audit investigatif terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah milik Pemprov Riau. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak perusahaan plat merah itu yang belum kunjung menyerahkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau.

Ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, audit investigatif akan dilakukan jika sampai akhir Desember ini, masih ada BUMD yang belum menyerahkan hasil audit tersebut.

Politisi Demokrat ini menerangkan,Dewan DPRD Riau bisa mengusulkan audit investigasi bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Kalau mereka tidak bisa memberikan hasil audit dengan baik dan itu merupakan tugas kita DPRD," tegas Aherson, akhir pekan kemarin.

Ditambahkannya, sampai saat ini dua BUMD Riau, yakni PT SPR dan PT PER, sama sekali belum menyerahkan hasil audit tersebut kepada Dewan. Ketika ditanya, pengelola BUMD mengaku audit masih dilakukan pihak BPKP.

"Hasil audit tersebut sebagai pedoman kita untuk evaluasi, layak atau tidaknya untuk dilakukan penambahan modal bagi sebuah BUMD," ujarnya.

Selain Bank Riau Kepri dan PT BSP, Aherson menilai kontribusi BUMD milik Pemprov Riau untuk pemasukan kas daerah, sejauh ini masih sangat minim. Sebagai contoh, dana APBD yang sudah digelontorkan untuk PT PER sudah hampir mencapai Rp70 miliar. "Sementara, deviden yang diberikan baru sekitar Rp2 miliar," bebernya.

Selain itu, khusus untuk PER, Dewan juga memiliki catata khusus. Di antaranya, terkait core bisnis PT PER yang dinilai tak jelas. Apakah BUMD ini fokus di sektor layanan publik atau profit.

"Siapa yang diberikan kredit itu harus jelas, kita minta pertanggungjawaban itu nantinya. Sebab, sekarang, alasan mereka masih diaudit," pungkas Aherson.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Riau Husni Thamrin juga menegaskan Komisi C akan mengeavluasi seluruh BUMD milik Pemprov Riau. Menurutnya, kalau BUMD hanya bergantung pada suntikan dana dari APBD, maka pihaknya akan menyarankan supaya BUMD yang seperti itu ditutup saja. (rud)