JAKARTA (HR)-Meski menyatakan akan membela Setya Novanto dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK, namun Partai Golkar tidak mau konyol. Golkar hanya tak ingin ada aksi politisasi dalam proses persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan bagi kadernya itu.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pihaknya telah mengingatkan bahwa MKD harus menempatkan diri secara objektif dalam kasus ini.
"Jadi tujuannya untuk memperkuat MKD. Kalau memang (Novanto) benar, tidak boleh disalahkan.  Kalau salah, tidak boleh dibenarkan," ujarnya,
Jumat di Kantor DPP Golkar, Jumat (27/11).

Ical juga memberikan perintah khusus untuk 3 anggota MKD dari Golkar. Tidak ada perintah khusus untuk mengamankan Setya Novanto. "Lakukan berdasarkan kebenaran," jawab Ical.

Seperti diketahui, Ical baru saja menunjuk sejumlah anggota baru di MKD DPR. Total ada tiga anggota MKD dari F-Golkar yang diganti yakni Hardi Soesilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD, Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar. Mereka digantikan oleh Kahar Muzakir, Ridwan Bae dan Adies Kadir.

MKD DPR sendiri akan mulai bersidang terkait kasus papa minta saham ini Senin pekan depan. Pada sidang pertama itu akan diputuskan sejumlah pihak yang bakal dipanggil dalam rangkaian pengusutan kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ini.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo, kembali mengungkap rekaman utuh pembicaraan antara Setya Novanto-Reza Chalid-Bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, sangat mengerikan. Karena itu Bambang memastikan Golkar tak bakal konyol mati-matian membela Novanto.

"Karena kami mendapat informasi rekaman yang utuh itu lebih mengerikan, katanya menyebut banyak nama," ujarnya.

Dikatakan, pada prinsipnya Golkar tidak ingin ada politisasi terhadap kasus yang tengah mendera Ketua DPR itu. "Kalau faktanya itu betul kita tidak mau konyol membabi-buta membela, kita akan ikuti keputusan MKD sesuai fakta," ujar anggota Komisi III DPR yang akrab disapa Bamsoet ini.

Sidan Terbuka

Bambang menuturkan semua anggota MKD dari Golkar bertugas memastikan tidak ada manipulasi. Karena itu didorong agar semua proses sidang MKD digelar terbuka.

Saran serupa juga dilontarkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ia juga menyarankan sidang MKD tersebut digelar secara terbuka. Dikatakan, hasil sidang MKD itu sangat diperlukan untuk melihat ada tidaknya tindak pidana dalam kasus itu.

"Kan beberapa waktu lalu kita sampaikan itu bisa saja dikenakan apakah kasus penipuan, tapi kan unsur penipuan itu apakah betul deliknya sudah sempurna. Itu kan harus dari (PT) Freeport sudah deal masalah negosiasi itu. Kan kita juga harus tahu dulu. Oleh karena itu, sidangnya terbuka di MKD cukup baik," ujarnya.



Keterangan Tambahan

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, dirinya tak main-main dengan laporannya itu. Ia bahkan siap memberikan keterangan tambahan jika MKD memerlukan. Pihaknya juga berharap MKD DPR mengusut kasus ini sampai tuntas. Dia mengaku punya bukti cukup kuat untuk membuktikan kebenaran laporannya itu.

"Saya punya tanggung jawab bersihkan sektor ini. Praktik pemburu rente. Saya punya bukti cukup, saya akan sampaikan pihak berwenang. Freeport tafsir saya soal etika. Karena dia anggota DPR, saya Laporkan ke MKD DPR. Saya sampaikan, saya tahu dan punya bukti," ujarnya.


Karena kuatnya bukti yang dimilikinya, Sudirman tak gentar sedikitpun. Sudirman pun tak segan memberikan bukti dan keterangan lengkap ke MKD DPR.

"Kalau perlu, keterangan tambahan saya akan hadir dan beri keterangan sesungguhnya. Saya apresiasi ke masyarakat, media, sosial media. Makin hari rakyat dan media makin cerdas. Bisa bedakan mana yang buat-buat, dibayar, atau mana yang hati nurani. Sesuatu yang dibayar, nanti akan seperti pulsa. Dia akan habis. Yang datang dari nurani, akan menyala. Dasarnya itu kesinambungan hati nurani. Diundang MKD, saya datang," pungkasnya. (bbs, dtc, kom, ral, sis)