PEKANBARU (HR)-Total alokasi dana hibah bantuan sosial dalam APBD Perubahan Riau 2015, hampir mencapai Rp1,1 triliun. Dari total jumlah, sebanyak Rp800 miliar berasal dari APBN dan ditujukan untuk Bantuan Operasional Sekolah di seluruh daerah di Bumi Lancang Kuning.

Sedangkan sisanya sebesar Rp300 miliar, merupakan anggaran dari APBD Riau yang ditujukan untuk bantuan kepada elemen masyarakat Riau.

"Jadi anggaran Bansos (bantuan sosial) dalam APBD Perubahan saat ini memang cukup tinggi," ungkap Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, Jumat (20/11).
Ditambahkannya, sesuai peruntukannya, dana BOS sebesar Rp800 miliar tersebut akan disalurkan ke seluruh

Dana
kabupaten/kota di Riau. Terkait hal ini, pihaknya juga akan melakukan pengawasan, supaya anggaran sebesar itu benar-benar sampai kepada pihak sekolah.

Sedangkan sisanya sebesar Rp300 miliar, merupakan anggaran yang disediakan dalam APBD Riau. Dana ini akan diserahkan kepada stake holder seperti yayasan, LSM dan lainnya.

Untuk penyaluran dana Bansos itu, prosesnya akan dibahas di Komisi C. Khususnya untuk anggaran yang ditujukan bagi yayasan atau LSM yang akan menerima dana Bansos tersebut. Hal ini menurutnya perlu dilakukan, supaya penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

"Namun dana bansos untuk masjid atau rumah ibadah, tidak perlu lagi pembahasan. Selain nilainya tidak besar, tujuannya juga sudah pasti karena digunakan untuk pembangunan sarana ibadah," jelasnya.

Ditambahkannya, dalam APBD murni tahun 2015, anggaran Bansos memang cukup tinggi. Namun belakangan banyak yang dicoret Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau. "Dewan ingin dana Bansos itu disalurkan tepat sasaran dan tidak asal-asalan," ujarnya lagi.

Bankeu Masuk APBD P Daerah
Sementara itu, untuk anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi pemerintah daerah, Pemprov Riau optimis dana tersebut bisa direalisasikan. Menurut Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, Bankeu tersebut sudah ada masuk dalam APBD Perubahan di masing-masing kabupaten/kota, sesuai dengan formulasi yang masuk dalam APBD Perubahan masing-masing daerah.


"Bankeu sudah siap disalurkan, setelah evaluasi dari Kemendagri APBD Perubahan kita selesai kita salurkan ke kabupaten/kota, sesuai formulasinya," terangnya.

Dijelaskan Masperi, Bankeu sebesar Rp1,2 triliun yang sudah masuk dalam APBD Perubahan kabupaten/kota mencapai Rp800 miliar. Sedangkan Rp200 miliar masuk dalam biaya tak terduga, yang bisa diambil untuk biaya-biaya bantuan lainnya.

"Jadi nanti akan ada perbedaan penerima bantuan di daerah, seperti daerah pesisir dan non pesisir. Besarannya lebih banyak di daerah pesisir. Karena di daerah pesisir infrastrukturnya banyak yang masih kurang dan perlu dibangun, seperti jalan dan jembatan," ungkap Masperi.

Sementara itu, Plt Sekdaprov Riau Muhammad Yafiz, Bankeu tersebut bersifat alokasi umum dan alokasi khusus. Untuk alokasi umum, sudah diajukan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga sudah bisa langsung jalan.

"Sebagian kan sudah di awal Perubahan dimasukkan, jadi ya bisa jalan nanti tu, karena masuk dalam program prioritas," ujarnya.

Sementara itu, mengenai dana alokasi khusus merupakan tambahan bagi daerah yang mana anggarannya sudah berkurang akibat pengurangan DBH Migas. Anggaran itu khusus bagi daerah yang mengalami pengurangan PAD akibat pengurangan DBH migas. Yafis optimis, 50 persen dari total anggaran itu bisa direalisasikan.

"Ya kalau dibilang optimis tetap kita yakinkan bisa capai 50 persen. Makanya dilihat dulu," tutupnya. (rud, nur)