BAGANSIAPIAPI (HR)-Besarnya anggaran penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati di KPUD Rohil, menuai polemik dan dipertanyakan sejumlah pihak.

Ketua Gerindra Rohil, Jufrizal, mempertanyakan terlalu besarnya anggaran di komisi yang terkesan mencolok dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Riau. "Kami dari Gerindra merasa perlu diaudit BPKP Riau, atau untuk tahap awal kami minta Inspektorat Rohil audit KPUD," ujar Jufrizal, Jumat (20/11) di Bagansiapiapi.

Permintaan itu menurutnya sangat tepat. Salah satu dasarnya adalah kenyataan di lapangan yang tidak menunjukkan bagaimana kinerja komisi telah cukup baik. Alat Peraga Kampanye (APK) belakangan banyak yang hilang atau rusak dan sejauh ini belum ada pengganti.

"Kami menilai anggaran yang besar tidak sesuai dengan kegiatan, salah satunya pengadaan APK yang terkesan masih seadanya, bahkan ada APK yang diserahkan ke partai koalisi untuk di pasang sendiri. Padahal UU menyatakan itu kewenangan KPU," kata Jufrizal.

Dia menegaskan, Partai Gerindra mendesak agar pihak terkait dapat mengaudit pengunaan dana di KPUD Rohil yang terbesar tersebut. Dari sembilan kabupaten/kota, Rohil menjadi daerah tertinggi yang menyiapkan anggaran mencapai Rp23,45 miliar, disusul Bengkalis Rp23 miliar, Pelalawan Rp21 miliar, Rohul Rpl8,6 miliar, Inhu Rpl8 miliar, Kepulauan Meranti Rpl6.207 miliar, Kuansing Rpl6,l miliar, Siak Rpl6,l miliar dan Dumai dengan anggaran paling kecil Rp13 miliar.

Ketua KPU Rohil, Agus Salim, menjelaskan, besarnya anggaran itu diperlukan untuk berbagai kegiatan dari KPU. Di antaranya pembuatan APK dan sarana kampanye bagi empat pasangan calon (paslon) bupati dan wabup Rohil dan lain-lain. Bukan hanya itu, KPU juga bertanggung jawab untuk biaya berbagai kegiatan yang diadakan.

Seperti kunjungan ke wilayah TPS yang dikategorikan perlu mendapatkan perhatian khusus, kegiatan seminar atau sosialisasi terkait pemilihan, serta penyebarluasan informasi melalui media massa.

Sedikitnya setiap paslon bupati dan wabup Rohil mendapatkan 1.773 bahan kampanye, seperti selebaran yang disiapkan KPU. Jumlah itu dialokasikan dengan perkiraan jumlah KK yang akan memilih.***