DUMAI (HR)-Sekitar 7.500 orang buruh di Dumai bergantung terhadap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Namun jika importir cuma mau ambil untung besar dan tidak bisa memahami, tak menutup kemungkinan bagi importir lain untuk beraktivitas di Dumai.

Hingga Minggu (15/11) lalu, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Dumai masih terhenti. Padahal persekutuan masyarakat Dumai sudah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Dumai. Komunikasi tersebut bertujuan agar pihak terkait dapat melihat permasalahan yang terjadi secara bersama-sama.

"Permasalahan ini bukan personal problem, melainkan sosial problem,” kata Ketua Kop TKBM Pelabuhan Pelindo Dumai, Agus Budianto.

Dikatakannya, komunikasi yang dilakukan pihaknya mendapat tanggapan dari Penjabat Walikota Dumai. Respon itu ditanggapi dengan mengundang seluruh pihak terkait. Akan tetapi sampai saat ini hasil pertemuan itu belum diketahui persis hasilnya.

Buruh, tambahnya, meminta permasalahan jangan sampai berlarut-larut dan harus segera mendapat solusi. Sebab sekitar 7.500 orang buruh menggantungkan hidup pada geliatnya aktivitas pelabuhan.

“Ribuan buruh hanya ingin aktivitas bongkar muat pelabuhan kembali menggeliat. Saya melihat dari aspek buruh, jika importir tidak mau beraktivitas lagi, kita harus tahu apa penyebabnya. Importir jangan cuma mau ambil untung besar saja, tapi juga harus bisa memahami kondisi buruh,” kata Agus yang juga akrab disebut Agus S Alam, dikalangan para seniman Dumai, juga di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai.

Jika importir yang selama ini mengambil keuntungan besar dari kegiatan disektor pelabuhan Dumai tidak juga bisa memahami, mungkin masih ada importir lain yang bisa memahami. Hal itu tidak jadi soal, sebab bagi buruh yang penting saat ini adalah mempunyai pekerjaan.

Menurutnya, meski keuntungan yang bakal diperoleh berkurang dari sebelumnya, setidaknya masih dapat dibagi kepada para pekerja kuli panggul. Selama ini buruh mempunyai keterkaitan erat dalam lingkaran aktivitas itu.

“Kita akan kembali layangkan surat kepada pemerintah dan importir. Intinya kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut, jika tidak akan menimbulkan hal lain yang tidak kita inginkan. Kemungkinan aksi akan kita lakukan kalau tidak ada solusi. Aksi ini supaya cepat mendapat respon dengan harapan aktivitas pelabuhan kembali menggeliat. Saya tegaskan jika importir yang ada tidak sanggup, cari importir yang mau. Buruh adalah tanggung jawab sosial,” tegasnya.(zul)