MEDAN (HR)–Masyarakat di Kabupaten Samosir diminta untuk aktif mengawasi  pelaksanaan Pilkada Samosir, 9 Desember mendatang karena peran aktif pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan agar pilkada berlangsung secara baik.

Menurut Saragi T Simarmata, Wakil Ketua Pemerhati Sosial Adat dan Budaya (PASADA) Kota Medan, melihat hasil-hasil pilkada sebelumnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penyelenggara lainnya sering terlibat jual beli suara secara masif.

“Demi mencegah hal itu terjadi sudah tentu dibutuhkan partisipasi pengawasan dari masyarakat dalam mengawasi proses pilkada di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari kelurahan hingga ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), “ ucapnya dalam keterangan tertulis.

Pengawasan ini untuk menentukan kualiatas bupati terpilih yang  akan sangat menentukan nasib warga Samosir lima tahun mendatang.

“Karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dan relawan PASADA sebagai pemerhati sosial akan mengawasi seluruh proses tahapan pilkada. Ia juga meminta agar Panwas tingkat Kabupaten sampai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengawasi betul pelaksanaan Pilkada nanti,” ujarnya.

Dia juga meminta Panwas Pilkada agar selalu menginformasikan dan mensosialisasikan bagaimana cara jika ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di daerah nanti, agar laporan pelanggaran pilkada tersebut cepat ditindaklanjuti, termasuk proses tindak lanjut laporan yang dilakukan.

Apalagi terkait dengan politik uang, karena untuk membuktikan politik uang itu harus terpenuhi unsur materil dan formil, seperti pelapor, saksi serta tempat kejadian perkara (TKP). Sejauh unsur-unsur itu tidak terpenuhi, maka temuan politik uang tidak bisa ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, kata dia, diharapkan kesadaran maupun keberanian masyarakat untuk melaporkan ke Panwas Pilkada, agar politik uang yang disinyalir masih marak terjadi dapat ditekan, untuk mewujudkan proses demokrasi yang sehat.(wol/rio)