PEKANBARU (HR)-Pemerintah Kota Pekanbaru hingga kini terus berupaya menelurkan berbagai program strategis dan kebijakan pro rakyat, guna mengentaskan angka kemiskinan. Salah satu program yang diluncurkan Walikota Pekanbaru, Firdaus,ST.MT adalah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Untuk memantapkan pelaksanaan program tersebut, walikota juga terus menggelar rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan PMB-RW, Tahun 2015, di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru.
Tidak lain bertujuan guna memantapkan penciptaan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang ikut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal," kata Walikota saat memimpin rapat pelaksanaan kegiatan PMB-RW TA 2015 di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa (10/11) kemarin.
Walikota menjelaskan, dana PMB- RW diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Tak hanya untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan saja, dana PMB-RW juga bisa digunakan dalam bentuk simpan pinjam dan pembangunan fisik yang mendadak, sehingga hal ini (rapat pemantapan,red) perlu kita laksnakan," kata wako lagi.
Firdaus juga berharap, melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis RW ini, agar benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik secara kualitas maupun untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan PMB-RW dan Mesjid Paripurna diminta kepada aparat pemerintah dilevel Rukun Warga (RW) agar menguasai database kependudukan di wilayah masing-masing.
Masyarakat harus diberdayakan juga dalam program-program strategis yang menyentuh langsung bagi kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan, agar mandiri dan bertanggungjawab atas hasil pembangunan. RW sebagai aparat pemerintah harus bisa mengarahkan, membina dan memberdayakan anggotanya. Untuk mencapai pemberdayaan RW wajib menguasai data bace kependudukan di wilayah yang dia pimpin.

"RW harus tahu berapa jumlah warganya, siapa yang miskin, mana jalan yang sudah dibangun, yang belum, bagaimana kondisi lingkungan saat hujan, panas, dan sebagainya lagi tentang masyarakatnya," beber Firdaus.
Di samping dengan bimbingan para sarjana pendamping, serta pembinaan dari SKPD terkait dalam hal ini camat dan Bappeda, Ia berharap tahun 2016 secara serentak dan menyeluruh semua RW sudah miliki data bace masing-masing. Dengan database yang baru ini maka Pemko akan mampu merilis program-progran unggulan berdasarkan yang terbaru.

"Muaranya tentulah memberantas kemiskinan, ini harus dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercipta kemandirian. Kalau sudah mandiri, untuk menjalankan Masyarakat Ekonomi Asean pun tidak perlu ditakuti lagi," tandasnya.(adv/humas)