Benarkah Septina Bakal Duduki Kursi Ketua? Meski menjadi teka-teki siapa yang berhak menjadi Ketua DPRD Riau dan masih menjadi tanda tanya. Namun, saat ini rame menjadi perbincangan Septina Primawati istri Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal sudah ditunjuk DPP Golkar Riau menjadi Ketua DPRD Riau menggantikan Suparman. Pasalnya, adanya fotocopy SK DPP Golkar yang beredar menetapkan Septina menjadi Ketua DPRD Riau.

Kendati demikian, DPD Golkar Riau mengaku tidak mengetahui kebenaran SK tersebut, karena sampai saat ini DPD I Golkar Riau sama sekali belum memperoleh informasi ataupun SK penetapan dari DPP Partai Golkar. Bahkan, Ketua DPRD non aktif Suparman, menilai SK DPP Golkar tersebut sebagai 'surat kaleng'. Pasalnya, Calon Bupati Rohul itu menegaskan, DPP Golkar sama sekali belum memutskan pengganti dirinya. Karena SK tersebut tidak resmi dan tidak jelas dari mana sumbernya.

Bahkan, Suparman merasa yakin DPP partai golkar akan memutuskan satu nama dari tiga nama yang direkomkan DPD I Golkar Riau, yakni Masnur (Ketua Komisi E), Supriati (Ketua Fraksi Golkar) dan Erizal Muluk (Ketua Komisi D). Kendati demikian, 'surat kaleng' tersebut sudah beredar di fraksi-fraksi DPRD Riau. Bahkan, beberapa anggota DPRD Riau yang merupakan rekan Septina sudah memberikan selamat kepada Septina meski belum ada konfirmasi kebenaran SK tersebut.

Kekosongan kursi ketua DPRD Riau ini kinerja DPRD Riau tidak berjalan maksimal. Apalagi, padatnya kegiatan dewan saat ini sibuk membahas RAPBD-P 2015 dan KUA-PPAS RAPBD 2016. Namun, DPRD tidak dapat berbuat banyak karena penetapan ketua DPRD itu menjadi kewenangan partai Golkar. Bahkan, sampai saat ini pergantian antar waktu enam anggota DPRD Riau belum dapat dilakukan. Karena, belum adanya SK penetapan PAW dari Kemendagri.
Meski, sesuai ketentuan anggota DPRD Riau yang maju dalam pilkada harus mengundurkan diri dalam dua bulan setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Sampai saat ini, Plt Ketua DPD I Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengaku sama sekali belum menerima SK DPP Partai Golkar.

Seharusnya DPP Golkar memberikan konfirmasi kebenaran SK yang beredar tersebut, dan memberikan informasi kapan itu diputuskan. Karena, kekosongan kursi Ketua DPRD Riau ini jelas mempengaruhi jalannya lembaga DPRD Riau. ***