PEKANBARU (HR)-Dari sembilan kabupaten/kota di Riau yang akan menggelar Pilkada serentak, 9 Desember mendatang, hanya satu daerah yang dinyatakan dalam kondisi aman. Yakni, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan delapan daerah lainnya, dinyatakan masuk dalam kategori rawan dengan berbagai latar belakang.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) dan pemantapan penyelenggaraan Pilkada serentak, yang digelar Pemprov Riau bersama Pemerintah kabupaten/kota, Selasa (10/11) di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, yang memimpin langsung rakor tersebut, mengingatkan seluruh bupati dan walikota, mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya, supaya Pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar.

Perihal delapan daerah yang dinyatakan rawan tersebut,
diungkapkan Kepala Biro (Karo) Ops Polda Riau, Kombes Pol Edi Setio Budi Santoso. Dikatakan, dari data yang ada di Polda Riau,
8 Daerah
dari sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, hanya Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinyatakan aman dan terkendali.

Sementara sisanya masuk kategori rawan I dan rawan II dengan berbagai latar belakang. "Berdasarkan pemetaan yang kita lakukan, cuma Meranti yang masuk dalam kategori aman," ungkap Edi.

Daerah-daerah yang masuk kategori rawan I dan rawan II dipandang lebih pada potensi terjadinya rawan konflik seperti daerah perbatasan perbatasan. Beberapa daerah yang dikategorikan rawan II seperti, konflik lima desa di Kampar-Rohul sejauh ini masih belum tuntas.

"Meski KPU sudah menetapkan lima desa masuk Kabupaten Kampar, namun sebagian besar masyarakat di lima desa justru banyak yang memiliki KTP Kabupaten Rohul. Seperti ini bentuk-bentuk yang kita waspadai, sangat mungkin berpotensi munculnya kerawanan jika ada pemicunya," ungkapnya.

Selain itu, perbatasan Indragiri Hulu-Indragiri Hilir khususnya tepatnya di Kecamatan Keritang, juga menjadi perhatian pihaknya. Pasalnya, sejumlah desa yang sebelumnya masuk wilayah Inhu, sekarang sudah ditetapkan masuk dalam wilayah Inhil. Selain itu, masih adanya KTP ganda serta pencatatan ganda pemilih di sejumlah daerah, terutama daerah Rokan Hilir.

Sementara itu, Ketua KPU Riau, Nuhaimin, mengatakan, untuk keamanan Pilkada mendatang, banyak faktor yang menyebabkan kerawanan konflik. Namun hal-hal tersebut sudah diantisipasi oleh Panwas.

"Yang jelas peran kita seuai dengan arahan dari Danrem, jangan menghalalkan segala cara, agar tidak terjadi konflik," ujarnya.

Yang menjadi perhatian bagi KPU adalah pendistribusian surat suara, terutama pada daerah-daerah yang rawan banjir. Karena pada Desember mendatang sudah masuk dalam musim hujan, sehingga pendistribusian harus cepat di distribusikan. "Sekarang fokus kita ke logistik, bagaimana bisa terpenuhi," tambahnya.


Dukung Optimal
Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, menegaskan kepada para bupati dan walikota, memberikan dukungan optimal kepada, KPU dan Panwaslu kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pilkada serentak. Para kepala daerah juga diminta ikut mengawal keamanan dan ketertiban masarakat selama tahapan pelaksanaan Pilkada berlangsung.

"Saya berharap pada pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik, aman damai dan kondusif," ujarnya.


Plt Gubri juga meminta kepada seluruh aparatur pemerintah dan keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan, terutama daerah-daerah yang dinyatakan rawan konflik, seperti daerah-daerah perbatasan. Seperti daerah Kampar dan Rohul, Dumai-Rohil, dan Rohil-Sumatera Utara.

"Kemungkinan potensi atau rawan konflik seperti Rohul dan Kampar di lima desa, tingkat pengamanannya lebih disiapsiagakan. Begitu juga perbatasan Rohil dan Sumut," ingatnya. (nur)