PEKANBARU (HR)-Teka-teki tentang siapa yang akan menjabat Ketua DPRD Riau, tiba-tiba memanas, Senin (9/11). Hal itu setelah beredarnya foto kopi surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yang menyebutkan jabatan itu diserahkan kepada Septina Primawati Rusli.

Sontak saja, hal itu mengundang reaksi dari berbagai elemen Partai Golkar di Riau. Sejumlah petinggi Golkar di Riau, mengaku tak mengetahui tentang adanya penunjukan Septina tersebut. Bahkan ada yang menilai, penunjukan itu tidak jelas dan lebih terkesan surat kaleng.

Sejauh ini, kepastian tentang ditunjuknya istri mantan Gubri Rusli Zainal tersebut, terkesan masih menjadi misteri. Pihak DPP Golkar yang sempat dikonfirmasi juga enggan berkomentar. Meski demikian, ada juga pihak yang membenarkan penunjukan Septina.

Seperti diketahui, kursi Ketua DPRD Riau saat ini dalam kondisi kosong. Hal itu mantan Ketua DPRD Riau Suparman, mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada di Kabupaten Rokan Hulu.
Selanjutnya, DPD Partai Golkar Riau mengajukan tiga nama untuk mengisi posisi tersebut. Yakni Supriati, Erizal Muluk dan Masnur. Ketiga nama itu yang akhirnya diajukan ke DPP Partai Golkar. Karena itu, wajar saja jika penunjukan Septina tersebut langsung mendapat respon, karena sebelumnya nama Septina tidak masuk dalam tiga calon yang diajukan DPD Partai Golkar Riau.

Penunjukan Septina Primawati sebagai Ketua DPRD Riau, termaktub dalam Surat DPP Partai Golkar Nomor 330/Golkar/XI/2015, perihal persetujuan PAW Ketua DPRD Provinsi Riau, tertanggal 6 November 2015 yang diteken Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham. Surat tersebut menyebar di seluruh media di Riau sejak Senin kemarin.

Tak Tahu
Terkait hal itu, Plt Ketua DPD Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku tidak mengetahui adanya penunjukan terhadap istri dari mantan Gubri Rusli Zainal tersebut. Ia sendiri mengaku belum menerima surat dari DPP.

"Saya belum terima, belum lihat dan belum tahu," ujar Andi Rachman, panggilan akrabnya, ketika dikonfirmasi Senin kemarin.

Dijelaskan Plt Gubri, sejauh ini pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Golkar. Yakni, pihaknya mengusulkan tiga nama yang kemudian akan disetujui dan ditetapkan DPP Partai Golkar.
"Kalau resminya saya belum terim, usulan sudah diberikan. Yang jelas saya belum terima, belum ada koordinasi dengan DPP," tegasnya.

Siap Terima Amanah
Sementara itu, Septina Primawati Rusli, ketika dikonfirmasi juga mengaku belum menerima surat resmi dari DPP tersebut. Namun sebagai kader Partai Golkar, ia mengaku siap menerima amanah jika memang ditunjuk DPP Partai Golkar.

"Saya belum terima SK-nya, itu baru informasi. Tapi saya siap menjalankan amanah," ujarnya.

Menurut Septina, ia sama sekali tidak pernah berpikir menjabat posisi strategis di DPRD Riau. Apalagi, DPD I Golkar Riau juga sudah merekomendasikan tiga nama untuk mengisi posisi itu.

"Saya tak pernah kepikiran. Yang kita ketahui, yang diusulkan ke pusat itu ada tiga nama yang kemudian akan ditentukan DPP. Kalau tiba-tiba kenapa nama saya yang keluar, silakan tanya lah ke DPP," ujarnya.

Surat Kaleng
Sementara itu, komentar yang lebih tegas malah dilontarkan Suparman. Ia menegaskan, sejauh ini DPP Partai Golkar belum memutuskan siapa pengganti dirinya yang akan menjabat Ketua DPRD Riau.
Karena itu, ia menilai SK yang menunjuk Septina sebagai orang yang akan menggantikan posisinya, tidak bisa dipertanggungjawabkan alias terkesan surat kaleng, karena tidak resmi dan tidak jelas dari mana sumbernya.
"Surat itu tidak resmi, itu surat kaleng, tidak jelas sumbernya. Karena, sampai saat ini DPP belum memutuskan nama untuk ketua DPRD Riau," ujarnya.

Karena itu, Ketua DPD II Golkar Rohul ini mengimbau seluruh kader Partai Golkar, terutama anggota DPRD Riau Fraksi Golkar tidak terprovokasi dengan adanya surat kaleng tersebut.

Suparman mengaku sangat yakin, pilihan DPP Partai Golkar tidak akan keluar dari tiga nama yang telah diusulkan DPD Golkar Riau.

Dalam kesempatan itu, Suparman juga meminta partai lain tidak ikut campur urusan Partai golkar terkait pemilihan Ketua DPRD Riau. "Ini masalah internal Partai Golkar dan partai lain jangan ikut campur lah urusan kami. Bagi yang berambisi, tahan nafsu lah dan jangan ikut urusan partai lain," tandasnya.

Senada dengan Plt Ketua DPD Golkar Riau, dua calon yang diajukan sebagai pengganti Suparman, juga mengaku tak mengetahuinya. Seperti dituturkan Supriati, yang mengaku baru mengetahui informasi tersebut.

"Saya juga tak tahu, informasi itu sudah sampai ke fraksi-fraksi. Jadi lebih jelasnya, silakan tanya ke DPD I Golkar Riau," ujarnya,


Namun ia membenarkan, penetapan itu menjadi wewenang DPP Partai Golkar. "Tapi yang namanya di politik, ya kadang bisa di luar jalur, itu kewenangan DPP," tambahnya.

Kendati demikian, politisi asal Kuansing ini mengatakan, dirinya tetap berpegangan pada hasil rapat pleno. "Saya selaku ketua fraksi tidak bisa memberikan komentar banyak. Kalau itu memang keputusan DPP, kita siap mendukungnya," ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan calon lainnya, Masnur. Senada dengan Supriati, ia membenarkan bahwa wewenang penunjukan ada di tangan DPP. "Soal mampu tidak mampu kan mereka yang menilai. Kita kan orang bawah hanya melaksanakan tugas saja dan kita hormati keputusan partai," terang Masnur.

Ketika ditanya apakah dirinya kecewa jika benar yang ditetapkan DPP Golkar diluar yang diusulkan DPD I Golkar Riau, politisi asal Kampar enggan membahasnya. "Saya tak pernah berharap banyak. Soal kecewa, itu tak usah dibicarakan, masing-masing kita kan punya hati dan itu silakan kewenangan partai," pungkasnya.

Enggan Berkomentar
Sejauh ini, belum ada pihak yang bisa memastikan sah atau tidaknya surat penunjukan Septina tersebut. Beberapa petinggi DPP Partai Golkar, juga belum bersedia memberikan jawaban.
Saat dikonfirmasi, SekjenPartai Golkar Idrus Marham, enggan memberikan jawaban saat ditelepon. Begitu juga ketika dikirim pesan singkat, yang bersangkutan tidak membalasnya.
Sementara itu pengurus DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin, mengaku tidak mengetahui hal itu. "Saya belum tahu tentang itu (penunjukan Septina Primawati Rusli sebagai Ketua DPRD Riau)," ujarnya.

Sejauh ini, satu-satunya pihak yang membenarkan penunjukan Septina tersebut adalah Ketua DPD I Golkar Riau kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan.

Dikatakan, pihaknya juga mengajukan empat nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Suparman tersebut. Mereka adalah Septina, Vattah, Supriati dan Sumiyanti.

"Alhamdullilah, usulan kita ini tak hanya disetujui Pak Agung, tapi juga Pak ARB, dan SK itu sudah ditandatangani," ujarnya.


Dikatakan, ARB menilai, selain sosok keibuan yang tegas, Septina memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan semua anggota DPRD Riau yang ada di masing-masing fraksi.

Sedangkan terkait tiga nama yang diusulkan pengurus lainnya, Indra Adnan enggan menjabarkannya lebih jauh."Tentu melalui pertimbangan yang matang, banyak lagi lah, bisa jadi karena perempuan," kata Indra. (rtc, grc)